News  

14 Tuntutan Rakyat yang Perlu Diselesaikan Pj Bupati Pulau Morotai

A Burnawan saat mengambil sumpah sebagai PJ Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara. Foto: Istimewa

Gerakan Aksi Mahasiswa (Geram) mendesak Pj Bupati Pulau Morotai, A Burnawan, segera menuntaskan 14 tuntutan rakyat. Tuntutan tersebut memuat masalah pembangunan hingga dugaan korupsi di Morotai.

Salah satu orator, Rifaldi Madjid menyampaikan 14 tuntutan ini merupakan hasil dari investigasi mereka di 88 desa. Ada potret ketidakadilan dan jauh dari kesejahteraan yang dirangkum.

Baca Juga:  FosHal Minta KPK Selidiki Izin Tambang yang Dikeluarkan Gubernur Malut

“Mulai dari masalah pendidikan, nelayan, petani, perdagangan, hingga kesejahteraan buruh,” ucap Rifaldi saat demo di Kantor Bupati setempat, Kamis, 30 Menit 2024.

Morotai yang kita dikenal sebagai pulau terluar di Indonesia, kata dia, masih merangkum potret kesenjangan bagi para nelayan di sana. Kebijakan pemerintah terhadap nelayan pun dinilai tak berdampak.

Baca Juga:  Banjir Kembali Terjang Kawasan Tambang di Halmahera Tengah

“Padahal menurut UU no 25 tahun 1992 pasal 4 menjelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran yang mana mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat,” tuturnya.

Berikut 14 tuntutan rakyat yang disampaikan Geram:

Baca Juga:  PPMAN Sesalkan Tindakan Oknum Polisi Polresta Tidore yang Bawa Senpi ke Ruang Sidang

1. Hadirkan transportasi laut untuk siswa Saminyamau.

2. Aktifkan koperasi nelayan di 88 desa.

3. Inspektorat segera tuntaskan kasus dana bumdes desa Korago dan Sabatai baru.

4. Pj Bupati segera evaluasi kadis Perindagkop, Perhubungan, Pendidikan, Disnaker, Kesehatan, dan Pertanian.

5. Hadirkan home industri lokal.

6. Mempertanyakan kehadiran perusda.

7. Segera tuntaskan air bersih di Desa Pandanga, Juanga, Mandiri, Joubela, Totodoku, Unipas dan RSUD Ir Soekarno.

8. Polres dan Kejari segera periksa 9 sub agent minyak tanah.

Baca Juga:  Kunker di Morotai, Wakapolda Malut Minta Anggota Jaga Netralitas dalam Pemilu

9. Segera tuntaskan jalan alternatif di Desa Waringin.

10. Hentikan inpor barito.

11. Aktifkan Bumdes pengelola komoditas kopra.

12. Tuntaskan sengketa pilkades di 5 desa dan segera dilantik.

13. Segera aktifkan BBM subsidi nelayan.

14. Dinas Pertanian harus meningkatkan produktifitas.