Tolak Penundaan Pemilu, Wasekjen DPP Demokrat: Hak Konstitusi Rakyat Jangan Dipotong

  • Bagikan
Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina. Foto: Istimewa

Isu penundaan pemilu 2024 beberapa hari terakhir menyulut perhatian beragam pihak. Penundaan ini, bahkan dianggap menjadi alarm masyarakat bahwa amanat reformasi 1998 terancam dikhianati.

Dr. Wijayanto, pengamat politik Undip Semarang, mengungkapkan, penundaan yang berarti mengarah pada perpanjangan masa jabatan presiden itu, sebelumnya telah ditanyakan terhadapnya.

“Sejak tahun 2019, saya sudah ditanya tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, dan sampai tahun 2022 ini kita masih bertemu lagi dengan wacana penundaan pemilu, yang mencerminkan hawa nafsu inkonstitusional yang tidak padam juga. Ini menjadi alarm tanda bahaya,” ujar Wijayanto.

Menurutnya, jika hal tersebut benar-benar dilakukan atas pembenaran terhadap kontitusi, maka menjadi tanda bahwa demokrasi di Indonesia sedang tidak baik, atau dalam bahaya.

“Masyarakat hendaknya tidak lagi memilih parpol-parpol yang mengkhianati semangat reformasi pada Pemilu 2024 nanti,” tandasnya.

Penolakan terhadap isu penundaan pemilu juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kalau alasannya aspirasi rakyat, rakyat yang mana? Jangan main-main dengan suara rakyat. Kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi? Kita berkeliling ke 34 provinsi dan ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh atas kondisi hari ini yang tidak kunjung membaik. Prioritas pun tidak ada,” ujar AHY, pada 27 Februari 2022 lalu.

Pandangan yang sama diutarakan Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina. Ia mengatakan, pihaknya tak segan menyatakan penolakan terhadap pencorengan hak konstitusi masyarakat tersebut.

“Kami, Partai Demokrat, tidak takut menyuarakan kebenaran. Di sana sini sedang banyak masalah. Kita tahu memang tidak mudah. Tetapi hak konstitusi rakyat jangan dipotong. Kami terus berikhtiar untuk selalu tunduk pada konstitusi.”

Lulusan Nanjing Tiongkok ini melanjutkan, “Sudah jelas Presiden Joko Widodo menegaskan Tidak ada perpanjangan jabatan Presiden. Tunda Pemilu sama dengan perpanjangan jabatan Presiden. Kata Presiden, ini sama dengan menampar muka beliau. Memalukan orang-orang yang ingin memalukan nama Presiden ini.

“Saya setuju dengan pernyataan Pak Wasisto Raharjo Jati, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa Parpol yang mendukung ide penundaan Pemilu dan Perpanjangan masa jabatan Presiden telah mengkhianati amanat reformasi. Padahal salah satu amanat reformasi adalah pembatasan masa jabatan Presiden yang dituangkan dalam UUD 1945,” lanjutnya.

Lebih lanjut Jovan mengatakan, “Kalau Presiden di ganggu terus dengan ide-ide gila ini, kasihan beliau. Presiden harus segera bersuara dan menghentikan wacana tunda Pemilu ini. Karena saya meyakini, ini bukan kehendak beliau, hanya orang yang mau cari muka saja sama beliau. Kalau Presiden diam, nanti orang pikir anggap benar. Sekali lagi kasihan nama Presiden dirusak oleh orang-orang bermental Orde Baru.”

Wacana penundaan pemilu ini mula-mula digaungkan bulan Januari 2022 oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Wacana ini surut setelah ditolak oleh berbagai pihak.

Namun isu ini kembali memanas setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menggaungkan isu ini lagi pada Februari 2022 dengan alasan pandemi.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto lalu menerima aspirasi dari sejumlah petani yang menginginkan penundaan pemilu. Dengan demikian, kata dia, Presiden Jokowi didesak untuk menegaskan sikapnya atas wacana yang meresahkan ini.

Penulis: RLSEditor: Redaksi
  • Bagikan