Rizal: LKPJ Wali Kota Ternate Kompilasi Program Bahari Berkesan dan Ternate Andalan

  • Bagikan
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly. Foto: Istimewa

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyatakan, laporan Keterangan Pertanggung Jawaban( LKPJ)  tahun anggaaran 2021, yang akan di sampaikan secara resmi oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, Kamis (17/3) besok di DPRD, sedikit agak berbeda dari sebelumnya.

Ini mengingat laporan pertanggung jawaban yang telah disiapkan oleh Bappelitbangada itu, merupakan kompilasi antara program Bahari Berkesan di era mantan Wali Kota dua peiode, almarhum Burhan Abdurahman, yang dikorelasikan dengan program Ternate Andalan.

“Jadi LKPJ tahun 2021 yang disampaikan di tahun 2022 ke DPRD ini agak sedikit berbeda Karen yang disampaikan ini transisi antara Bahari Berkesan dan dikompilasikan dengan  Ternate Andalan, melalui 8 Misi dan 14 program kerja prioritas TULUS,” papar Rizal, Rabu(16/3).

Rizal mengaku, laporan LKPJH tahun anggaran 2021, yang secara resmi akan disampaikjan oleh Wali Kota Ternate, pada rapat Paripurna di  DPRD Kota Ternate, Kamis(17/3) besok menggambarkan capaian bidang- bidang pelayanan, kemudian  BAB I yang menguraikan tentang gambaran umum, deskripsi Kota Ternate, kemudian memuat tentang inflasi, pertumbuhan, ekoniomi dan pengangguran, serta  pendapatan belanja dan pembiayaan.

“Jadi ini tugas kami di Bappelitbangda untuk bagaiamana mensinergikan untuk menjadi catatan penting dalam LKPJ yang disampaikan Wali Kota besok,”ujar Rizal.

Dalam LKPJ tahun anggaran 2021 juga lanjut Rizal, diketahui ada beberapa program  OPD yang  refocusing. Hal ini juga nantinya akan disampaikan dalam LKPJ oleh Wali Kota.

Selain itu, LPKJ tahun anggaran 2021 yang nantinya  disampaikan dalam rapat paripurna oleh DPRD itu, nantinya juga diserahkan ke BPK RI Perwakilan Maluku Utara, sebagai sandaran, dalam pelaksanaan audit keuangan tahun anggaran 2021, yang  saat ini sementara berjalan.

Pemkot berharap hasil audit BPK ini juga mendapat predikat  wajar  tanpa pengecualian( WTP) untuk mempertahankan besaran kucuran dana intensif daerah (DID).

“Hasil audit oleh BPK Ri ini nantinya juga termaktub dalam LPP APBD  baru nanti. Yang pasti target kami tetap mempertahankan predikat WTP,” ujarnya. (SAR)

Penulis: Sansul Sardi
  • Bagikan