Kasi Penkum Kejati Maluku Utara. Foto: Samsul
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara telah menyatakan berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melekat di Dinas Pariwisata (Dispar) Halmahera Utara, P21 atau lengkap.
Berkas 4 tersangka dalam kasus tersebut diteliti sebanyak 3 kali. Kasus ini ditangani Subdit Tipikor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara.
4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat, 14 Juli 2023. Mereka dengan inisial IR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RM Direktur PT.Wira Karsa Konstruksi (PT.WKK). TT konsultan supervisi, dan RM Konsultan supervisi/pengawasan ini terancam langsung dilakukan penahanan.
Dalam kasus ini anggaran dengan nilai kontrak Rp.2.749.066.937, yang bersumber dari APBD (DAK) tahun anggaran 2020. Anggaran ini diperuntukan pembuatan jalur pejalan kaki/pendistrian/jalan setapak/broadwalk gunung dukono.
Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga ketika dikonfirmasi cermat membenarkan jaksa peneliti telah menyatakan lengkap berkas dari kasus tersebut.
“Setelah diteliti sebanyak 3 kali, jaksa peneliti telah menyatakan lengkap berkas perkaranya,” jelas Richard.
Richard menambahkan, selanjutkan pihaknya tinggal menunggu penyidik Polda Maluku Utara melakukan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti.
“Penyerahan tersangka dan barang bukti tergantung dari penyidik Polda. Intinya kami siap. Tinggal menunngu menunggu dari mereka,” ucapnya.
Mantan Kasi Pidsus Bone Bolango, Gorontalo, ini bilang setelah tersangka dan barang bukti diterima, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membuat surat dakwaan.
“Agar dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, agar 4 tersangka segera diadili,” pungkasnya.
—-
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan Penetapan Lokasi (Penlok) Bandar Udara (Bandara)…
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Robertthus Melchisedeck Tacoy, meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) Hibualamo…
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…
Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…
Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…