News

Bacaleg Dapil III di Kepulauan Sula Disorot KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Sula, Maluku Utara menerima tanggapan masyarakat yang ditujukan kepada salah satu Bacaleg di Daerah Pemilihan III pada Daftar Calon Sementara (DCS).

“Waktu masukan mulai dari tanggal 11 sampai 28 Agustus, dan ada dua masukan yang diberikan kepada salah satu caleg,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sula, Ramli Yacub, Kamis, 31 Agustus 2023.

Ia bilang, KPU Kepulauan Sula akan memberitahukan kepada Pimpinan Partai untuk melakukan klarifikasi terkait soal masukan dari masayarakat tersebut.

“Waktu klarifikasi mulai dari tanggal 29 sampai 31 Agustus. Jadi, ada dua tanggapan terhadap salah satu caleg,” jelasnya.

Setelah itu, KPU melakukan rekap berkas dari masukan masyarakat untuk ditindaklanjuti kemudian hasilnya tetap dilakukan.

“Karena waktu tanggapan masyarakat sudah diumumkan melalui media cetak dan elektronik dan tanggapan masyarakat sudah berakhir,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak 13 caleg di Kepulauan Sula tidak memenuhi syarat. Mereka tersebar di beberapa partai yang dinyatakan TMS.

“Ada 6 orang dari partai buruh, 6 orang dari Partai ummat, 1 orang dari partai Gelora. Jika diakumulasi 13 orang,” ucapnya.

Kalau ditambah lagi dengan 4 caleg dari Partai Gelora di Dapil IV, maka, kata Ramli, mereka tidak lagi melakukan pengajuan kembali saat KPU melakukan tahapan pencermatan.

“Sehingga kuota Dapil IV khususnya partai Gelora itu kosong. Sebelumnya, pengajuan awal pendaftaran dan perbaikan sebanyak 450. Namun saat dilakukan penetapan DCS berkurang menjadi 433 caleg yang memenuhi syarat,” cetusnya.

——–

Penulis: La Ode Hizrat Kasim

Editor: Rian Hidayat Husni

redaksi

Recent Posts

Temui Anggota Polres Halut, Kapolda Malut Minta Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…

18 jam ago

Sengketa Lahan di Desa Penu, Polres Taliabu Lakukan Upaya Mitigasi

Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…

19 jam ago

Soal Kebijakan Harga Kelapa, Pemda Halmahera Utara Dilaporkan ke KIP

Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…

1 hari ago

Mahasiswa Ternate Protes Penerapan Karcis Pelabuhan Bagi Pejalan Kaki

Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…

2 hari ago

Kadinkes dan Direktur RSUD Morotai Tegaskan Tak Ada Utang Obat Tahun 2025

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad Hi Hasan, bersama Direktur RSUD…

2 hari ago

Percepat Pembangunan Infrastruktur di Taliabu, Pemerintah Bentuk Tim KPBU

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim  dengan mematangkan penerapan skema…

2 hari ago