News

DPRD Minta Bupati Taliabu tidak Melantik Tiga Pejabat Baznas yang Bermasalah

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Budiman L Mayabubun memberikan ketegasan terhadap Bupati Taliabu, Sashabila Widya L Mus untuk tidak melantik tiga pejabat pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di wilayah setempat.

Diketahui tiga pejabat Baznas yang memiliki riwayat permasalahan adalah SL, LU, dan HH. Ketiganya memiliki rekam jejak yang perlu diperiksa lebih lanjut sesuai dengan rekomendasi Baznas RI dengan Nomor: R/375/BPR2-BHKL/KETUA/KD.02.05N1/2026, yang disebut berkaitan dengan proses pengisian kepengurusan Baznas di daerah.

Budiman mengatakan, ketiga nama itu memiliki berbagai persoalan masalah pada masa jabatan atau aktivitas sebelumnya yang perlu menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukan pelantikan pengurus Baznas di Pulau Taliabu.

“Tiga nama itu sangat bermasalah. Oleh karena itu, saya tekankan terhadap Bupati Sashabila untuk tidak melantik mereka sebelum seluruh masalah dan rekam jejak mereka benar-benar diklarifikasi,” kata Budiman L Mayabubun kepada cermat, Rabu 19 Agustus 2026.

Ia bilang, penetapan pengurus Baznas harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan memastikan seluruh peserta calon memiliki integritas dan memenuhi persyaratan yang layak. Baznas adalah bagian dari pengelolaan dana umat.

“Kami takutkan, Bupati Taliabu melantik orang yang salah atau orang yang memiliki rekam jejak yang buruk. Sebab, pengelolaan dana zakat masyarakat pada Baznas tidak diperbolehkan dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya

Ia menegaskan agar Bupati Pulau Taliabu harus menjadikan rekomendasi Baznas RI sebagai bagian penting dalam mengambil keputusan, serta memastikan tidak ada calon pengurus yang bermasalah.

Menurut Budiman, kritik tersebut bukan untuk menghakimi seseorang, melainkan sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD agar pengelolaan zakat di Kabupaten Pulau Taliabu benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kalau ada persoalan, harusnya periksa dulu. Jangan sampai setelah dilantik baru muncul masalah. Baznas harus dijaga kredibilitasnya karena yang dikelola adalah amanah dan dana umat,” tegasnya.

_

Penulis: La Ode Hizrat Kasim

redaksi

Recent Posts

Kebakaran Lahan di Wayabula Morotai, Puluhan Hektare Kebun Terdampak

Kebakaran lahan kebun terjadi di Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Pulau Morotai, Maluku Utara,…

9 jam ago

​Kebakaran Hutan di Kawasan Taman Love Moya, 4 Pendaki Gamalama Terjebak

Kebakaran hutan hebat melanda jalur pendakian Gunung Gamalama, tepatnya di sekitar kawasan wisata Taman Love,…

13 jam ago

Belum Reda Kemarau dan Kebakaran Hutan di Malut

Kemarau yang belum sepenuhnya berakhir membuat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus membayangi Maluku Utara.…

22 jam ago

Dr. Hasbullah dari UNKHAIR Bawa Riset Fuli Pala pada Kuliah Tamu di UNSRAT

Dosen Program Studi Teknologi Hasil Pertanian (THP) UNKHAIR sekaligus Ketua Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia…

1 hari ago

Anggaran Pilkades Serentak di Taliabu Bertambah Ratusan Juta

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara resmi menambahkan alokasi anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)…

1 hari ago

Kodam Pattimura Terima 75 Senjata Api Ilegal dari Warga Maluku Utara

Kodam XV/Pattimura menerima penyerahan sukarela 75 senjata api, 1.069 butir amunisi, dan satu butir granat…

1 hari ago