DPRD Ternate Desak Penanganan Sampah di Kali Mati Diperkuat

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate memperkuat penanganan sampah di sepanjang kali mati atau barangka untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan.

Desakan ini menyusul temuan tumpukan sampah plastik dan limbah rumah tangga di sejumlah kali yang dinilai berpotensi menghambat aliran air ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Ternate.

Nurlaela menyampaikan hal tersebut setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik. Dari hasil peninjauan, ia menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan serius dan tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Sejak awal September 2026, kami telah mengingatkan Pemkot Ternate agar mengoptimalkan pengawasan serta pengangkutan sampah di area barangka. Penanganan ini tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi butuh peran aktif perangkat kelurahan, RW, RT, hingga masyarakat setempat,” kata Nurlaela, Rabu, 14 Oktober 2026.

Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian di antaranya kalimati yang melintasi Kelurahan Makassar Barat, Makassar Timur, Salahuddin, Maliaro, Kasturian, Toboleu, serta Lingkungan Akeboca di Kelurahan Soa.

Menurutnya, penumpukan sampah yang tidak segera ditangani berpotensi memperburuk kondisi lingkungan ketika curah hujan meningkat. Selain memicu genangan hingga banjir, sampah yang terbawa aliran air juga dapat mencemari laut dan mengancam ekosistem perairan.

Sebab itu, ia mendorong Pemkot Ternate mengambil langkah konkret melalui pembersihan dan pengangkutan sampah secara rutin, sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

Nurlaela mengaku telah berkoordinasi dengan Wali Kota Ternate serta Gubernur Maluku Utara untuk mendorong penanganan persoalan tersebut. Ia menilai, upaya mengatasi sampah di kawasan kalimati dan barangka membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.

Selain mengoptimalkan penanganan sampah, ia juga mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara melakukan pembersihan dan pengerukan kalimati sebelum memasuki puncak musim hujan.

Di sisi lain, Nurlaela meminta percepatan penyelesaian Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Pemkot Ternate agar dapat mendukung penanganan persoalan lingkungan di daerah.

Ia turut mendorong Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara memperkuat pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah di Kota Ternate.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah saja belum cukup tanpa dukungan masyarakat dan sektor swasta. Karena itu, perbankan, BUMN, serta perusahaan swasta juga didorong berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Nurlaela berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat edukasi pengelolaan sampah dan membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kawasan kalimati dan barangka yang berpotensi terdampak saat musim hujan.