Suasana paripurna di Gedung DPRD Kota Ternate. Foto: Muhammad Ilham Yahya/cermat
Surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilayangkan Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (Ampuh) pada tanggal 28 Agustus 2023 ke DPRD Kota Ternate, Maluku Utara tinggal menunggu waktu penyesuaian rapat gabungun komisi.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy saat ditemui usai membuka kegiatan Rakorda dan Bimtek DPC PKB Kota Ternate di Safirna Hotel, Kelurahan Stadion, Ternate Tengah.
“Untuk surat RDP yang dimasukkan ke pimpinan telah saya disposisi ke komisi terkait untuk meminta mereka mengalokasikan waktu komisi,” kata Muhajirin, Minggu, 18 September 2023.
Ia bilang, untuk waktunya sendiri belum bisa ditentukan kapan mengingat para anggota komisi baru saja kembali dari kegiatan.
“Jadi besok saya akan tanya ke pak sek kapan waktunya untuk membuka rapat gabungan komisi,” terangnya.
Sebelumnya, perwakilan warga di Kecamatan Hiri mendesak lembaga DPRD Kota Ternate segera mengadakan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara perwakilan warga Hiri dan Pemkot Ternate.
——
Penulis: Muhammad Ilham Yahya
Editor: Rian Hidayat Husni
Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Jalan Villa Dukono, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten…
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan…
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berencana akan membebaskan lahan Bandara Bobong sebesar 78 Hektare…
Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali…
Aksi protes masyarakat dengan cara menambal jalan berlubang di kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara,…
Perusahaan tambang PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara,…