News

Iqbal Ruray: Pemprov Malut Harus Optimalkan Pendapatan Daerah

Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan kewajiban keuangan daerah sebagai prioritas utama, hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2026 yang digelar di Ternate.

Iqbal menegaskan bahwa program-program pembangunan akan sulit berjalan optimal jika beban utang masa lalu belum terselesaikan.

Dia juga meminta pemerintah provinsi memprioritaskan alokasi dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari pemerintah pusat untuk melunasi tunggakan kepada pihak ketiga serta kewajiban DBH kepada kabupaten/kota.

“Sepanjang utang belum diselesaikan, kita akan susah bergerak. Maka, dana dari pusat harus diprioritaskan untuk menyelesaikan utang pihak ketiga maupun dana bagi hasil Kabupaten/Kota yang saat ini progresnya sedang diurus di Kementerian Keuangan,” kata Iqbal usai rapat, Kamis, 29 Januari 2026.

Iqbal bilang, untuk memperkuat fiskal daerah yang saat ini masih terbatas, DPRD mendorong pemerintah untuk memaksimalkan potensi PAD, terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berpotensi menyumbang hingga 60% dari total PAD jika dikelola secara maksimal.

Sebagai langkah konkret, Iqbal menyebutkan rencana pembentukan Satuan Tugas khusus untuk menangani tunggakan pajak. Satgas ini nantinya tidak hanya menyasar pajak kendaraan, tetapi juga potensi pajak dari, Alat berat, Air permukaan, kemudian Optimalisasi potensi di pelabuhan udara dan laut.

Terkait belanja modal, Iqbal mengonfirmasi adanya alokasi sebesar Rp500 miliar yang didistribusikan ke 10 Kabupaten/Kota untuk pembangunan infrastruktur merata, seperti jalan, jembatan, dan irigasi.

Mewakili DPRD Iqbal berkomitmen memperketat fungsi pengawasan agar anggaran yang terbatas ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan ekonomi daerah.

“Kami akan memaksimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh program di 10 Kabupaten/Kota berjalan sesuai harapan, meskipun kondisi fiskal kita sedang mengalami kontraksi,” tutupnya.

redaksi

Recent Posts

Sumber Air Warga Maba, Halmahera Timur, Terancam Hilang Akibat Tambang Nikel

Sumber air bersih Wayafli, Buli Karya, Teluk Buli, dan Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi…

4 jam ago

Galian C Ilegal di Tobelo Kembali Beroperasi, Kinerja Penyidik Tipiter Polda Malut Dipertanyakan

Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Jalan Villa Dukono, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten…

7 jam ago

Perkuat Pencegahan Korupsi, Sekda Morotai Hadiri Rakor Bersama KPK

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan…

1 hari ago

Pemda Taliabu Bebaskan 78 Hektare Lahan untuk Bandara Bobong

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berencana akan membebaskan lahan Bandara Bobong sebesar 78 Hektare…

2 hari ago

Subkon Tambang WBN di Halteng Dilaporkan soal Dugaan Eksploitasi Pekerja

Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali…

3 hari ago

Aksi Tambal Jalan Rusak di Taliabu, Sashabila: Saya Minta Maaf

Aksi protes masyarakat dengan cara menambal jalan berlubang di kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara,…

3 hari ago