News

Jaksa Tetapkan Mantan Kadis Perindag Malut dan PPK Tersangka Kasus Korupsi Pasar Murah

Tim Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran kegiatan Pasar Murah yang melekat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Utara.

Kedua tersangka masing-masing berinisial YWH, mantan Kepala Disperindag Maluku Utara periode 2020–2026, dan MH AJ, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Disperindag untuk Tahun Anggaran 2021–2023.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, dalam konferensi pers, Senin, 5 Oktober 2026.

Matheos mengatakan, penyidikan perkara ini difokuskan pada kegiatan belanja barang habis pakai yang dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut, yakni Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023.

Barang yang menjadi objek perkara tersebut merupakan barang yang semestinya dijual atau diserahkan kepada masyarakat melalui kegiatan Pasar Murah.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, perkara tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.602.824.429.

“Penetapan kedua orang tersebut menjadi tersangka didasari kecukupan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,” tegas Matheos.

Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 Grup C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Keduanya juga disangkakan secara subsidier dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kejati Maluku Utara memastikan penyidikan perkara ini masih terus berjalan. Jaksa akan mendalami seluruh fakta dan rangkaian peristiwa dalam kasus tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Para tersangka juga akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk kepentingan penyidikan.

“Kami mengundang rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan terkait perkembangan perkara ini,” tutup Matheos.

redaksi

Recent Posts

Perkuat Pencegahan Korupsi, Sekda Morotai Hadiri Rakor Bersama KPK

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan…

1 hari ago

Pemda Taliabu Bebaskan 78 Hektare Lahan untuk Bandara Bobong

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berencana akan membebaskan lahan Bandara Bobong sebesar 78 Hektare…

2 hari ago

Subkon Tambang WBN di Halteng Dilaporkan soal Dugaan Eksploitasi Pekerja

Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali…

2 hari ago

Aksi Tambal Jalan Rusak di Taliabu, Sashabila: Saya Minta Maaf

Aksi protes masyarakat dengan cara menambal jalan berlubang di kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara,…

3 hari ago

PT ANI di Halmahera Timur Diduga Gunakan Kendaraan Operasional Bermasalah

Perusahaan tambang PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara,…

3 hari ago

Ternate Baru Tancap Gas Benahi Gerakan Literasi Era Digital

Pemerintah Kota Ternate mulai mendorong pembenahan fasilitas perpustakaan dan penguatan program literasi untuk meningkatkan minat…

3 hari ago