Kapolda Malut Tekankan Deteksi Dini dan Respons Cepat dalam GO Triwulan I 2026

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, bersama Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun, memberikan arahan tegas kepada para Kapolres dan Kasat dalam kegiatan Gelar Operasional (GO) bidang pembinaan dan operasional Triwulan I tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung Rabu, 15 April 2026 ini menjadi forum penting untuk membahas perkembangan penanganan perkara sekaligus merumuskan rencana kerja ke depan, baik di tingkat satuan kerja (satker) maupun Polres jajaran.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Maluku Utara menekankan enam poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran, yakni:

1. Mengoptimalkan deteksi dini serta langkah preventif guna mencegah gangguan kamtibmas, termasuk konflik sosial dan perang antar kampung.
2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas instansi dalam penanganan bencana dan konflik sosial.
3. Merespons setiap kejadian secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah eskalasi.
4. Melaksanakan tugas secara profesional dengan pendekatan humanis, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
5. Mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
6. Bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Irjen Pol Waris Agono pun menegaskan pelaksanaan GO ini merupakan momentum penting untuk melakukan analisis dan evaluasi kinerja selama Triwulan I tahun 2026.

“Melalui kegiatan ini, kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis ke depan guna meningkatkan kinerja satuan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, terjadi peningkatan gangguan kamtibmas pada triwulan pertama tahun 2026. Di sisi lain, tingkat penyelesaian perkara justru mengalami penurunan, yang menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran.

“Kondisi ini menuntut kita untuk meningkatkan efektivitas kinerja, baik dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum,” tegasnya.

Kapolda juga menyoroti kondisi geografis Maluku Utara yang rawan bencana serta potensi konflik sosial di sejumlah wilayah. Hal tersebut, menurutnya, menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi dari seluruh personel.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, baik pada tahap pra-kejadian maupun saat penanganan berlangsung.

“Kehadiran Polri di tengah masyarakat harus benar-benar dirasakan. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui pelayanan yang cepat, sikap humanis, serta tindakan yang mampu memberikan rasa aman dan keadilan,” pungkasnya.