Kajari Ternate, Abdullah. Foto: Samsul/cermat
Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate melalui Bidang Pidana Khusus berulangkali meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Maluku Utara melakukan audit investigasi dugaan korupsi anggaran hibah yang diterima Koni.
Dana hibah yang diterima dari Pemerintah Kota Ternate tahun 2018-2019 ini senilai Rp 2 miliar.
Kepala Kejari Ternate, Abdullah ketika dikonfirmasi progres kasus tersebut, mengatakan, saat ini tim penyelidik sedang menunggu hasil Auditor Investigatif (AI) dari BPKP.
“Masih on proses sambil menunggu hasil AI dari BPKP Maluku Utara. Kami sudah menyurat kembali terkait permintaan AI itu ke BPKP,” jelas Abdulla, Sabtu, 2 September 2023.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP, Her Notoraharjo mengatakan, untuk audit anggaran hibah yang diterima Koni Koto Ternate masih berlanjut.
“Sampai saat ini audit investigatif belum selesai karena masih ada beberapa pihak terkait yang belum lakukan klarifikasi,” akuinya.
Her Notoraharjo menambahkan, dalam audit investigasi itu BPKP sudah melakukan klarifikasi terhadap 15 orang.
“2 orang yang belum klarifikasi,” pungkasnya.
——–
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, menegaskan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)…
Bupati Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sashabila Widya L Mus resmi melantik Yosar Kardiat sebagai Sekretaris…
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi Universitas Khairun (Unkhair) menggelar Lomba Literasi Anak di…
Pemerintah Kota Ternate terus mematangkan pelaksanaan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) alat…
Oleh: Idra Faudu Lanjutan: Membaca Strategi Spanyol Hadapi Argentina Lewat Don Quixote DINI hari…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, memprioritaskan pembenahan data dasar sebagai fondasi perencanaan pembangunan…