Rusli Sibua, Bupati Pulau Morotai. Foto: Aswan Kharie/cermat
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Pulau Morotai, Maluku Utata pada 15 Oktober 2025 mendatang. Kunjungan tersebut akan disambut dengan penyampaian keluhan warga yang diwakili bupati.
Salah satu isu yang akan disampaikan ialah sengketa lahan antara masyarakat lingkar bandara dan pihak TNI Angkatan Udara (AU), yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Hal tersebut disampaikan Bupati Morotai Rusli Sibua usai memimpin apel pagi di Halaman Kantor Bupati Morotai, Senin, 13 Oktober 2025.
“Tentunya kita bisa sampaikan keluhan-keluhan masyarakat ke pak Wapres, itu juga akan kita sampaikan. Namun, tentu tidak hanya satu hal, semua persoalan penting daerah akan kita sampaikan,” ujar Rusli.
Ia menilai, kunjungan Wapres Gibran merupakan kebanggaan besar masyarakat Morotai, sekaligus momentum penting untuk menyampaikan aspirasi langsung dari daerah yang baru berusia 16 tahun.
“Sebagai daerah baru dibandingkan dengan daerah-daerah lain, kita masih harus banyak berbenah. Karena itu, kita bersyukur pak Wapres bisa ke Morotai,” ucapnya.
Selain persoalan lahan, ia juga berencana menyampaikan masalah infrastruktur strategis, termasuk kondisi jalan nasional di Desa Gotalamo yang dinilai perlu untuk mendapat perhatian Pemerintah Pusat.
“Kondisi jalan nasional di Desa Gotalamo juga akan kita sampaikan, karena itu penting. Beliau pasti akan melewati jalan itu, jadi akan langsung melihat kondisi sebenarnya,” tutupnya.
Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…
Sengketa lahan di kawasan lingkar Bandara Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai, Maluku Utara…
Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate yang menyatakan Nurjaya Hi Ibrahim melanggar kode etik…
Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman, meluncurkan tujuh program prioritas sebagai langkah memperkuat komitmen…