Komisi III DPR RI Soroti Kebutuhan Personel dan Fasilitas Polda Malut saat Kunker di Maluku Utara

Polda Maluku Utara memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan jumlah personel hingga minimnya sarana dan prasarana pendukung, dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPR RI di Bumi Moloku Kieraha, Kamis, 23 Juli 2026.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr. H. Ahmad Sahroni, bersama Irjen Pol (Purn) Drs. Machfud Arifin, H. Ecky Awal Muharram, Martin D. Tumbelaka, Merry Chriesty Barends, Dra. Siti Aisyah, Widya Pratiwi, dan Benny Utama.

Kegiatan itu dihadiri Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman, Kepala BNNP Maluku Utara Brigjen Pol. Mirzal Alwi, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Sufari, serta jajaran Polda, Kejati, dan BNNP.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III membahas sejumlah isu penting, mulai dari penyerapan anggaran, kesiapan personel, hingga penanganan sejumlah perkara menonjol, termasuk kasus pembunuhan di Kabupaten Halmahera Tengah yang hingga kini belum berhasil diungkap.

Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, mengatakan pembahasan bersama Komisi III difokuskan pada evaluasi kinerja Polda Maluku Utara yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

“Yang dibahas bagaimana kinerja Polda Maluku Utara disesuaikan dengan dana yang ada, termasuk sejauh mana anggaran tersebut telah terserap dengan baik,” kata Hadi.

Menurutnya, Komisi III juga menerima penjelasan mengenai kondisi riil Polda Maluku Utara yang masih menghadapi keterbatasan personel serta fasilitas pendukung dalam menjalankan tugas kepolisian.

Meski demikian, Hadi menegaskan penegakan hukum tetap dilakukan secara optimal melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kejaksaan.

“Penegakan hukum tetap kami laksanakan secara optimal meskipun dengan keterbatasan personel dan peralatan. Kami juga terus berkoordinasi dengan stakeholder lain, seperti Kejaksaan,” ujarnya.

Ia menyebut Komisi III DPR RI memberikan perhatian terhadap kebutuhan Polda Maluku Utara, baik terkait penambahan personel maupun pemenuhan sarana dan prasarana yang masih menjadi kendala.

“Alhamdulillah, dukungan dari Komisi III akan memperhatikan berbagai hal yang masih kurang dan akan diupayakan pemenuhannya,” katanya.

Selain itu, Komisi III juga memberikan motivasi kepada jajaran Polda Maluku Utara agar terus meningkatkan kinerja, terutama dalam mengungkap kasus pembunuhan di Halmahera Tengah yang masih menjadi perhatian publik.

Hadi menjelaskan, proses pengungkapan kasus tersebut masih terkendala minimnya saksi dan keterbatasan peralatan investigasi. Karena itu, Polda Maluku Utara tengah berupaya meminjam peralatan khusus dari Bareskrim Polri untuk mendukung penyelidikan.

“Karena keterbatasan saksi, kami juga berusaha meminjam alat dari Bareskrim Polri untuk membantu pengungkapan kasus tersebut. Nanti jika sudah ada perkembangan, akan kami sampaikan secara terbuka kepada publik,” pungkasnya.