News  

Musrenbang Kelurahan di Kota Ternate Menandai Rancangan RKPD 2023

Suasan rapat di Kelurahan Faudu Kecamatan Hiri, Kota Ternate. Foto: Istimewa

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Maluku Utara mulai merancang siklus kebijakan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun 2023 mendatang.

RKPD Kota Ternate ini, ditandai dengan mulai dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, pada Senin (17/1).

“Hari ini mulai dilaksanakan Musrenbang di tingkat Kelurahan seperti yang sudah dijadwalkan. Musrenbang tingkat kelurahan ditargetkan akan tuntas Januari ini juga,” ucap kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, saat diwawancarai di kantor Wali Kota.

Ia bilang, Musrenbang tersebut bertujuan mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang di setiap Kelurahan, untuk selanjutnya dibawa ke Musrenbang tingkat Kecamatan.

“Kalau tingkat Kecamatan (Musrenbang) kita jadwalkan pada awal bulan depan,” ujarnya.

“Kemudian nanti disinergikan dengan 14 program prioritas dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari masing-masing OPD,” tambah Rizal.

Hasil Musrenbang nantinya akan dikompilasi dengan pokir-pokir di masa reses DPRD Kota Ternate 2022. Selanjutnya menjadi Rancangan Awal RKPD 2023.

“Nanti satu atau dua hari ke depan kalau hasil reses DPRD sudah diserahkan, setelah itu baru kita kompilasi dengan apa yang berkembang pada saat pelaksanaan Musrenbang. Kompilasi ini bertujuan untuk menghindari jangan sampai terjadi usulan yang tumpang tindih,” jelasnya.

Dari situ, kata Rizal, baru akan ditarik OPD-OPD mana yang punya level koordinasi dengan tiga bidang tersebut, yang nantinya menjadi bahan dalam RKPD 2023.

“Kami upayakan agar perencananya lebih cepat, sesuai dengan kelender perencanaan dalam Permendagri nomor 86. ¬†Kita terget di bulan Maret nanti RKPD 2022 sudah bisa selesai. Yang terpenting saat ini, tahapan Musrenbang nasional, kita harus bisa ikuti. Demi mengalokasikan berbagai kebijakan program kegiatan yang akan dibiayai menggunakan APBN,” tutupnya

Baca Juga:  Paripurna, DPRD Desak Bupati Halut Evaluasi OPD Penghasil PAD