Patologi Politik Anak Muda

Foto penulis, Firman M. Arifin.

Oleh: Firman M Arifin*

 

Pasca-ketuk palu hakim ketua Mahkamah Konstitusi, kata “anak mudah” menjadi bola liar dalam diskursus politik menjelang pemilu 2024. Frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”, pun secara eksplisit seolah mendisposisikan perlunya anak muda dalam ruang politik elektoral.

Menariknya, terutama ketika Golkar mendeklarasikan Gibran untuk mendampingi Prabowo, ada kalimat kontroversi dari Airlangga Hartanto yang historikal. Airlangga menyamakan usia Sutan Syarir ketika menjadi perdana menteri dan Gibran yang diusung menjadi Wakil Presiden.

Peryataan Airlangga Hartanto mendapat tanggapan Goenawan Mohamad. “Menyamakan Gibran dengan Bung Syahrir? Syahrir jadi pemimpin bangsa melewati jalan panjang dan naik turun, penuh bahaya. Dibuang, ditahan, dicerca. Gibran? Anak Presiden yang kemudian menjadi calon Wakil Presiden. Diproteksi tak pernah merasakan bagaimana rasanya dizalimi,” tutur GM.

Tentu dalam segi usia keduanya bagai sehelai rambut, tipis. Namun apakah kualifikasi dan kualitas antara Sutan Syahrir dan Gibran cukup rasional diidentikan? Dan apakah Gibran reinkarnasi Syahrir dalam situasi politik kontemporer?

Pertanyaan tersebut barangkali mengundang gelak tawa. Keduanya dipisahkan dimensi ruang dan waktu, tentunya cukup kontras.

Meski Bung Kecil, demikian sapaan akrab Sutan Syahrir bisa dibilang lahir dari keluarga berada. Karena sang ayah Muhammad Rasad bertugas bebagai Landraad (Kepala Jaksa) di Medan dan Puti Siti Rabiah. Setelah menamatkan pendidikan di MULO, Bung Kecil mampu melanjutkannya di Agemeene Middelbare Scool (AMS) tingkat menengah atas milik Belanda. Ia cukup beruntung melanjutkan pendidikan yang membawanya berjumpa dengan sepuluh orang hebat berlebel Indische Vereeniging/Jong Indonesia ketika menjadi mahasiswa Hukum di Universitas Amsterdam.

Indische Vereeniging atau dikenal Pemuda Indonesia (PI) mempelopori gerakan politik nasionalisme di Belanda yang diketuai oleh Moh Hatta–kemudian meminta Sutan Syahrir untuk balik ke Indonesia menyebarluaskan pendidikan politik PNI-Baru melalui kursus politik dan menjadikan brosur sebagai media politik PNI-Baru.

Baca Juga:  Manusia Digital dan Fenomena Konten Kreator

Pemuda Indonesia yang juga terlibat dalam sikap interaktif para pemuda pada 28 Oktober 1928 periode ikonik yang dihadiri 700 pasang mata. Para Jong dengan semangat revolusi seperti: Moh Hatta representasi Jong Sumatera masih berusia 28 tahun, Dr Santiman Wirjosandjojo dari Jong Java berusia 36, J Leimena berusia 23 tahun perwakilan Jong Ambon, Arnold Mononutu dari Jong Celebes 32 tahun, Pemuda Kaum Betawi ada M Husni Thamarin kala itu masih 34 tahun, Amir Syarifudin dari Jong Batak Bond usianya masih 21 Tahun.

Para Jong menegaskan makna bangsa yang didefinisikan Otto Baur “yang memiliki kesamaan nasib” menentang kolonialisme Belanda. Keterlibatan dalam bebagai pergerakan anti kolonialisme memberi mereka pengalaman dan matang sebagai aktivis politik.

Bahkan ketika menjelang proklamasi, 14 Agustus 1945. Radio BBC London menyiarkan kekalahan Jepang, Syahrir juga terlibat sebagai jembatan informasi bersama Amir Syarifudin berkat kecerdikan menyembunyikan radio ketika tentara Jepang intens melakukan penyitaan radio.

Tak menunggu lama, orang-orang pengikut Syahrir kemudian mulai menginisiasi rapat pada 15 Agustus 1945 untuk segera bertemu Bung Karno dan sesegera mungkin mengumumkan Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini yang diasosiasikan sebagai “Golongan Muda menculik Golongan Tua”
Dalam catatan Bend Anderson Revolusi Pemuda, “Syahrir menjumpai Hatta. Ia menceritakan kepadanya tentang cerita-cerita penyerahan itu, dan mendesaknya supaya membuat proklamasi kemerdekaan diluar kerangka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)”.

Desakan Syahrir cukup alot, sempat buntut karena anggapan Kaum Tua bahwa tentara Jepang saat itu masih kuat, menariknya naskah proklamasi Soekarno-Hatta disalip kelompok Syahrir yang dibacakan dokter Sudarsono.
Syahrir dan sejarah pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia bagai dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Keduanya berjalan beriringan dalam memori publik. Kontribusi Syahrir (dan tokoh bangsa lainya) melampaui status pengakuan negara melalui lebel “Pahlawan Nasional”.

Baca Juga:  Menakar Ancaman Krisis Pangan dan Ekologi

Sayang, nama Syahrir kembali disebutkan menjelang pemilu 2024 ketika Gibran seolah merepresentasikan Bung Kecil itu. Gibran bukan seorang aktivis politik, apalagi seorang pemikir macam Syahrir. Anak sulung Presiden itu diuntungkan relasi kuasa yang dibentuk oleh ayahnya. Model kekuasaan semacam ini diidentifikasi oleh Goenawan Mohamad sebagai bentuk sindrom familikrasi yang diterjemahkannya, “penguasaan ruang politik oleh elit yang terbentuk dari hubungan keluarga”.

Generasi 2000-an barangkali mengenal Syahrir melalui status yang diembannya ketika didapuk menjadi perdana menteri atau melalui Digital Natives dengan kata kunci “Sutan Syahrir” Googling. Ratusan informasi mengenai bung kecil berderet disediakan dari bentuk tekstual maupun visual dalam YouTube.

Demikian watak anak muda yang disandera kultur Digital Native. Kompas (edisi 17 Juli 2023) menunjukan usia di bawah 40 tahun mendominasi suara pada pemilu 2024 dengan presentase 56 persen dari total pemilih yang terdiri dari generasi z dan milenial akumulasi 115,6 juta suara.

Namun fakta kontras juga ditemui perihal (suara) anak muda yang terdiri dari generasi z dan milenial yang kini menjadi rebutan peserta pemilu justru cenderung apolitis. Di tengan isu anak muda kian hangat dalam diskursus tak mampu menarik mereka keluar dari Digital Natives. Penelitian Sugihartati menunjukan sikap generasi z dan milenial jutru bersikap individualisme; gaya hidup santai, hedonistik dan apolitis ketimbang menempatkan posisi mereka sebagai civil society (masyarakat madani).

Generasi z dan milenial jika tidak keluar dari pakem individualisme dan tidak cukup literat memposisikan diri dalam arena politik tentunya menjadi bagian dari objek yang ditesiskan oleh Bertolt Brecht “buta terburuk adalah buta politik. Orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat semua tergantung keputusan politik.

Baca Juga:  Pemilu yang Tak Memilukan

Dia membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dada dan berkoar ‘aku benci politik’ sungguh bodoh dia, yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan dan yang terburuk korupsi dan perusahan multinasional yang menguras kekayaan negeri”.

—–

*Penulis merupakan Dirut Litbang Toadore Studies