Ahdad Hi Hasan, Kepala Bapedda Litbang Morotai. Foto: Aswan Kharie/cermat
Pemda Pulau Morotai, Maluku Utara melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menargetkan pembahasan dokumen anggaran tahun 2026 dapat diselesaikan paling lambat November 2026.
Hal ini disampaikan Kepala Bapedda Litbang Morotai, Ahdad Hi Hasan, yang menegaskan bahwa seluruh tahapan penyusunan anggaran sedang dibuat, mulai dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga proses Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPS).
“Untuk SKPD sementara kita masih menunggu hasil evaluasi, dan setelah evaluasi akan diserahkan ke keuangan untuk dilakukan KUAPPS,” uajarnya, Senin, 13 Oktober 2025.
Ia bilang, Bapedda saat ini memprioritaskan penyelesaian LKPD agar tahapan berikutnya bisa segera dilanjutkan oleh Dinas Keuangan.
“Kita targetkan untul Bapedda sendiri, LKPD nya kita rampungkan dalam minggu ini, kalau sudah rampung baru ke keuangan untuk dilanjutkan KUAPPS tahun 2026,” jelasnya.
Lanjut kata dia, proses penyusunan APBD 2026 sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi teknis dan kesiapan SKPD menyelesaikan dokomen perencanaan masing-masing.
“Jadi tergantung jadwal yang dibuka oleh keuangan, kalau tim TAPD, targetnya APBD 2026 itu harus tuntas pada bulan November,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahwa percepatan pembahasan ini bertujuan agar seluruh program prioritas daerah dapat segera ditetapkan dan direalisasikan pada awal tahun anggaran 2026.
Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor Kawasaki dan kendaraan berat jenis Sinotruk Howo terjadi di…
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) terus memperkuat penerapan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dan regulasi yang…
Deru industri nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara, membawa perubahan hingga ke ruang bahasa. Bahasa…
Bahasa Sawai semakin kehilangan ruang penggunaannya di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Bahasa Indonesia dan bahasa…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara menargetkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak…
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Sula, Maluku Utara dikabarkan mengunjungi Kabupaten Pulau Taliabu guna mempercepat…