News

Pemda Pulau Taliabu Usulkan 2 OPD Tambahan ke Kemendagri

Pemda Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi mengusulkan penambahan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Kepala Dinas Kominfo Pulau Taliabu, Basiludin La Besi menjelaskan, usulan penambahan itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik.

Ia menyebut bahwa nomenklatur dua OPD baru tersebut yakni Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pertanahan.

“Kalau Badan Pendapatan Daerah itu Melebur dari BPPKAD, sedangkan Dinas Pertanahan melebur dari Dinas Perumaha dan Kawasan Permukiman Pulau Taliabu,” kata Basiludin, kepada cermat, Rabu, 19 Juli 2023.

Sesuai hasil konsultasi ke Kemendagri, menurut Basiludin, pembentukan kedua OPD ini tinggal menunggu kelengkapan sejumlah syarat administrasi.

“Insya Allah pada 24 Juli 2023 syarat administrasi tersebut akan dibahas oleh Kemendagri, Biro Organisasi Provinsi Maluku Utara, Sekertaris Daerah Pulau Taliabu, dan SKPD terkait serta Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum Setda Pulau Taliabu,” ucapnya.

Ia menilai, kehadiran dua OPD tambahan ini merupakan langkah strategis dalam tata kelola pemerintahan di Lingkup Pemda Pulau Taliabu.

“Terutama OPD yang mengelola Pendapatan Daerah. Ini sangat penting demi kemajuan daerah melelui sektor PAD. Kemudian Dinas Pertanahan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” cetusnya.

_____

Penulis: La Ode Hizrat Kasim

Editor: Rian Hidayat Husni

redaksi

Recent Posts

Kajati Malut Resmikan Rumah RJ Hibualamo

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Robertthus Melchisedeck Tacoy, meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) Hibualamo…

5 jam ago

Temui Anggota Polres Halut, Kapolda Malut Minta Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…

1 hari ago

Sengketa Lahan di Desa Penu, Polres Taliabu Lakukan Upaya Mitigasi

Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…

1 hari ago

Soal Kebijakan Harga Kelapa, Pemda Halmahera Utara Dilaporkan ke KIP

Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…

1 hari ago

Mahasiswa Ternate Protes Penerapan Karcis Pelabuhan Bagi Pejalan Kaki

Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…

2 hari ago

Kadinkes dan Direktur RSUD Morotai Tegaskan Tak Ada Utang Obat Tahun 2025

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad Hi Hasan, bersama Direktur RSUD…

2 hari ago