Pemerintah daerah Pulau Taliabu, Maluku Utara menargetkan penurunan angka stunting di tahun 2025 mendatang.
Hal itu dibuktikan dengan giat aksi penanggulangan masalah stunting yang terus dilaksanakan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Aksi penanggulangan ini merupakan langkah utama dalam melakukan pendataan di tingkat kabupaten serta dapat menganalisa perencanaan penanganan stunting Pulau Taliabu pada tahun 2025.
Wakil Ketua TPPS Syamsudin Ode Maniwi mengatakan, giat tersebut juga dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (PP) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Syamsudin menyebut, angka stunting di Pulau Taliabu menunjukkan fluktuasi yang signifikan pada tahun 2021 sebesar 35,5 persen, turun menjadi 23,7 persen. Sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 11,8 persen dan naik menjadi 30,6 persen.
“Kemudian pada tahun 2023 naik lagi menjadi 6,9 persen,” kata Syamsudin kepada cermat, Kamis, 6 Juni 2024.
Sementara dalam kegiatan penanggulangan itu, kata dia, terdapat beberapa masalah yang terungkap, seperti koordinasi antara TPPS tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang belum maksimal.
“Contohnya pada data keluarga berisiko stunting dinilai tidak tepat sasaran, dan pelaksanaan pada desa-desa menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebesar 10 persen dalam menangani masalah stunting belum efektif,” ucapnya.
Syamsudin menuturkan bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan penanganan stunting sejatinya terletak pada giat Posyandu, sayangnya, keterlibatan ibu hamil dan menyusui masih sangat minim.
“Ini harus ada partisipasi aktif dari semua pihak. Seperti yang terlihat di Desa Kilo, pelayanan penambahan darah, konsumsi gizi, dan pelayanan kesehatan psikologis untuk ibu hamil yang sangat diperlukan,” ujarnya.
Dia menambahkan, langkah-langkah yang perlu diambil antara lain perbaikan koordinasi serta partisipasi masyarakat yang harus lebih aktif.
“Kami menargetkan angka stunting di Pulau Taliabu terus menurun secara signifikan di masa mendatang,” tutupnya.