Categories: News

Pentingnya Perempuan Pesisir Halmahera Jaga Ruang Hidup di Tengah Eksploitasi Perusahaan Tambang

Perempuan Pesisir Halmahera menggelar diskusi dengan tema “Ruang Hidup” di Kedai Woekla, Desa Sagea, Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Sabtu malam, 26 Oktober 2024.

Diskusi ini merupakan kolaborasi dari Jurnalis Rakyat Maluku Utara, Tempo Witness, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate, Walhi Maluku Utara, Save Sagea, Fakawele dan Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera.

Tema ini didiskusikan sebagai pengingat tentang pentingnya menjaga ruang hidup sebagai satu kesatuan antara manusia sebagai makhluk hidup dengan alam.

Apalagi, beberapa tahun belakangan terjadi polusi udara yang membahayakan bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak akibat aktivitas pertambangan maupun pabrik pengolahan bijih nikel di daerah tersebut.

Belum lagi Sungai Sagea yang menjadi ruang hidup masyarakat, mulai sering keruh akibat dampak eksploitasi kawasan hutan di hulu sungai oleh aktivitas pertambangan.

Selain diskusi publik, diketahui juga diadakan pameran foto tentang kehidupan sosial masyarakat. Pameran foto ini lebih berfokus kepada kehidupan dan keseharian masyarakat Sagea yang terdampak langsung pada Proyek Strategis Nasional ( PSN) dan Hilirisasi Nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang ditetapkan mantan Presiden Joko Widodo.

“Dalam rangkaian diskusi dan pameran foto ini, kami juga memperkenalkan komunitas perempuan yang diberi nama Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera,” ucap Rifya Rusdi, Koordinator Perempuan Pesisir Halmahera.

Komunitas ini sebagai wadah pendidikan karakter dan kepemimpinan bagi perempuan yang rentan menghadapi ancaman Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh negara. Banyaknya angka putus sekolah maupun pernikahan dini menjadi salah satu latar belakang dan konsen dari komunitas ini dibentuk.

Pada tahun 2018 semenjak PT. IWIP beroperasi, masyarakat merasakan dampak yang signifikan misalnya dalam ruang publik bagi perempuan yang telah hilang. Selain itu, masyarakat menilai pengabaian suara-suara perempuan dalam pengambil keputusan kerap terjadi dan dianggap normal.

Padahal, perempuan merupakan yang paling rentan dalam menghadapi situasi serta dampak yang ditimbulkan dari proyek industri tersebut.

Perempuan Pesisir Halmahera hadir karena proses ketidakadilan ruang hidup gender dan ekologi yang tidak berpihak pada isu-isu perempuan tentang masa depan dan ketidakadilan HAM.

redaksi

Recent Posts

Pansus II DPRD Ternate Finalisasi 2 Ranperda, Atur Cadangan Pangan dan Investasi Pro-UMKM

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…

11 jam ago

Disdik Morotai Beri Penjelasan soal Bantuan Pendidikan tak Kunjung Disalurkan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…

12 jam ago

Jaksa Kembali Periksa Sekda Malut, Dalami Kasus Korupsi Anggaran Mami dan WKDH

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…

13 jam ago

Satgas Saber Buka Hotline Pengaduan di Malut, Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…

16 jam ago

Bantuan Pendidikan 2023 Belum Disalurkan, HMI Morotai Desak Inspektorat Lakukan Audit

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan…

18 jam ago

Rizal Marsaoly: Pers Adalah Kunci Pembangunan Negeri

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyatakan apresiasinya terhadap peran media dalam momentum Hari Pers…

19 jam ago