Anggota DPD RI, Dapil Maluku Utara, Hasbi Yusuf saat di wawancarai sejumlah Jurnalis di Pulau Taliabu, Maluku Utara. Foto: Kominfo/cermat
Prabowo Diminta Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Hasbi Yusuf meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai bencana Nasional.
Hal itu, didesak Hasbi Yusuf saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) di Pulau Taliabu, Maluku Utara.
Ia bilang, karhutla yang menimpa sebagian besar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga kini belum dapat berhasil dipadamkan secara maksimal.
Dampak karhutla yang menimpa sebagian daerah di Indonesia, kata dia, dimulai dari Kalimantan, Papua, dan Maluku Utara. Sementara, di Maluku Utara sendiri terdapat beberapa Kabupaten yang mengalami dampak karhutla.
“Kalau di Maluku Utara itu, ada Pulau Taliabu, Kota Ternate, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur serta Kabupaten Lainnya. Akumulasi yang diperkirakan dampaknya mencapai ribuan hingga jutaan hektare,” kata Anggota DPD RI, Hasbi Yusuf kepada cermat, Minggu, 18 Oktober 2026.
Baginya, insiden Karhutla di Pulau Taliabu sangat berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyakarat. Tercatat sebanyak 21,318 tanaman masyarakat yang terdampak Karhutla terhitung dari, Cengkih, Kelapa, Kakao, Pala dan tanaman lainnnya hangus terbakar.
Olehnya itu, Hasbi Yusuf menegaskan agar Presiden Prabowo segera menetapkan Karhutla sebagai bencana Nasional. Menurutnya, kebijakan komprehensif Negera harus ditangani secara serius.
“Sebab, bukan hanya Pulau Taliabu tapi Pemerintah di seluruh indonesia sudah tidak mampu menangani secera mandiri. Dengan kebijakan efesiensi ini Pemerintah hampir tak punya ruang fiskal untuk merespon hal tersebut secara maksimal, sehingga kepala daerah akan menjadi bulan – bulanan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi Presiden untuk tidak menetapkan karhutla sebagai bencana Nasional. Kebakaran ini juga dialami hampir di semua daerah di Indonesia.
Untuk itu, penetapan status sebagai bencana Nasional supaya ada penenaganan secara komprehensif oleh pemerintah pusat. “Saya tegaskan lagi, Presiden Prabowo segera menetapkan karhutla sebagai bencana Nasional,” tutupnya.
___
Penulis: La Ode Hizrat Kasim
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (DPC GEKRAFS) Halmahera Tengah, Safrudin Hasan, mendorong…
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, menegaskan komitmennya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, termasuk…
Oleh: Sirajul Arifin* TULISAN ini disusun dari sebuah pengantar buku. Pengantar yang pernah saya…
Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Morotai, Maluku Utara bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar razia…
Sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Maluku Utara mempromosikan produk unggulan mereka dalam…
Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) memperkenalkan rangkaian perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 dalam…