Sekda Tekankan Evaluasi Layanan Kesehatan di Morotai

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, menjadwalkan rapat kerja dan evaluasi pelayanan kesehatan setiap bulan dengan melibatkan Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh kepala puskesmas.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di fasilitas kesehatan, mulai dari kekurangan dokter dan pegawai hingga ketersediaan obat-obatan.

Sekda Morotai, Muhammad Umar Ali, mengatakan pertemuan rutin tersebut menjadi wadah koordinasi bagi pemerintah daerah dan jajaran kesehatan untuk membahas persoalan pelayanan secara langsung.

“Melalui pertemuan rutin ini, setiap permasalahan yang dihadapi puskesmas dapat disampaikan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti bersama,” kata Umar, Senin, 12 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, dalam rapat kerja perdana, pembahasan difokuskan pada persoalan kepegawaian, kebutuhan tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan, serta kebutuhan lain yang menunjang operasional puskesmas.

Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan agar pemerintah daerah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pelayanan kesehatan di setiap wilayah. Dengan begitu, berbagai kendala yang muncul dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi.

“Kalau kita tidak melaksanakan rapat kerja seperti ini, kita tidak bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kita tidak hanya mendengar laporan dari satu pihak, tetapi juga mendengar langsung penjelasan kepala puskesmas dan pegawai yang bertugas di masing-masing wilayah,” ujarnya.

Umar bilang, persoalan kekurangan dokter, keterbatasan pegawai, hingga kebutuhan obat-obatan perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap hambatan yang dihadapi fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Ia berharap, pelaksanaan evaluasi setiap bulan dapat memperkuat koordinasi antara pimpinan daerah, Dinas Kesehatan, dan seluruh kepala puskesmas. Upaya ini juga diharapkan membantu memastikan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan mendapat perhatian pemerintah.