News  

Tanggapan Dirut RSUD Chasan Boesoirie Ketika Managemen Dinilai Amburadul

Suasana hearing masa aksi yang tergabung dalam Aliansi OKP Bersatu bersama Managemen RSUD Chasan Boesoirie, Kota Ternate, Maluku Utara. Foto: Muhammad Ilham Yahya/cermat

Sejumlah elemen pemuda yang tergabung dalam Aliansi OKP Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan RSUD Chasan Boesoirie, Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (8/5).

Dalam aksi, massa meminta Direktur Utama RSUD Chasan Boesoirie, dr. Alwia Assagaf, menjelaskan adanya dua rekening RSUD di Bank Mandiri.

“Karena rekening resmi RSUD Chasan Boesoirie itu hanya di Bank Maluku,” ungkap Sekretaris DPD KNPI Malut, Samir Jahum, kepada cermat.

Menurut Samir, belakangan ini banyak persoalan di RSUD milik Pemerintah Provinsi Malut itu yang mencuat ke publik.

Mulai dari TTP Nakes yang belum dibayar, utang ratusan juta ke 63 vendor, hingga uang rawat inap di ruang pavilium yang diduga tidak masuk ke kas.

“Itu membuktikan bahwa managemen rumah sakit umum milik pemerintah ini sangat buruk, memang sangat amburadul,” ucap Samir.

Bahkan, sambung Samir, stok obat-obatan yang dipasok PT. Kimia Farma ke RSUD telah dihentikan karena utang yang belum dibayar.

Masa aksi merangsek masuk ke dalam halaman RSUD Chasan Boesoirie Maluku Utara. Foto: Muhammad Ilham Yahya/cermat

“Ini benang jahit operasi saja habis dan pasien yang mau operasi harus antre. Kalau seperti ini mendingan Anda (Alwia) mundur saja dari jabatan,” tandasnya.

Koordinator Aksi, Isnain Bailusi, menambahkan RSUD Chasan Boesoirie adalah rumah sakit rujukan 10 kabupaten dan kota di Malut.

“Kalau model managemen seperti ini, bagaimana mau layani pasien. Ini pelayanan, alat kesehatan, dan obat-obatan saja dalam kondisi krisis,” ujarnya.

Dalam hearing, dr. Alwia, mengatakan soal TTP Nakes, telah dibahas bersama Biro Hukum, Biro Organisasi, dan Kepala Dinas Kesehatan Malut.

Ia bilang, dari hasil pembahasan disepakati bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Malut Nomor 3 Tahun 2014 harus direvisi.

Baca Juga:  Aset Rumdis Pemkot Ternate Mulai Ditertibkan

“Kami usul pergub tentang pembayaran utang dibuat tersendiri, dan kita juga akan usulkan pembayaran dalam bentuk insentif,” ujarnya.

Terkait stok obat, menurut Alwia, masih cukup hingga sebulan ke depan. “Tapi kami akan berupaya mencari vendor yang lain,” kata Alwia, didampingi Wakil Direktur Keuangan Agung Sri Sadono, dan Wakapolres Ternate.

Soal temuan Rp 32 miliar oleh pansus DPRD, laporan bulanan yang tak jelas, utang di mana-mana, hingga honor dewan direksi yang selalu dibayar, Alwia mengaku tidak tahu.

“Saya hanya berpegang dengan data yang ada. Terkait laporan pansus itu saya juga belum terima dari DPRD provinsi,” tambahnya.

_______

Penulis: Muhammad Ilham Yahya

Editor: Nurkholis Lamaau