News

Wakil Bupati Halut Sebut Gubernur AGK Abaikan Pembangunan Bandara Kuabang Kao

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK) dinilai gagal menyelesaikan sejumlah problem di Maluku Utara selama menjabat hingga hampir mengakhiri masa periodenya. Termasuk di Halmahera Utara.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi-Tapi kepada sejumlah awak media di kantornya pada Jumat, 22 September 2023.

Muchlis menyebut bahwa problem yang terjadi di Halmahera Utara saat ini masih terus menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Bahkan dengan tidak adanya ketegasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut melihat penyelesaian sengketa 6 desa justru akan memperpanjang polemik. Menurutnya, 6 desa akan selalu menjadi imunitas.

“Kami melihat kewenangan provinsi menyelesaikan sengketa 6 desa masih belum ada titik terang, sehingga akan memunculkan gejolak lagi dalam pemilu yang akan datang,” ungkapnya.

Wabup Muchlis bilang, AGK tidak ada keberpihakan ke Halmahera Utara. Di mana, Presiden RI Joko Widodo yang menginstruksikan agar dilakukan pelebaran bandara Kuabang Kao dan pembangunan jalan bebas hambatan dari kuabang Kao menuju Sofifi, justru diabaikan. AGK dinilai lebih memilih membangun bandara baru di Loleo.

“Ada bentuk kekecewaan, di mana instruksi Presiden untuk menindaklanjuti pembangunan di bandara kuabang Kao ternyata tak dilakukan. Harusnya hal ini ditindaklanjuti Pemprov Malut,” tegasnya.

Muchlis mengaku, pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Perhubungan dan Dirjen Bina Marga dan ia telah menyampaikan keresahan tersebut.

“Perlu dilakukan pelebaran bandara dari 30 meter menjadi 45 meter sehingga penerbangan di bandara Kuabang Kao dapat berlangsung dengan aman dan lancar,” harapnya.

Ketua DPC Nasdem Halut ini juga menilai AGK mulai bergeming di akhir periode kepemimpinan.

“Kami melihat AGK agak bergeming. Bagi saya bisa saja kita bergeming soal ini, tetapi Sofifi harus dilepas menjadi DOB sendiri,” tegasnya.

Bagi ia, ada dua problem di bandara Kuabang Kao, yakni soal pelebaran dan pembangunan jalan bebas hambatan harus diselesaikan sesuai instruksi Presiden.

———-

Penulis: Agus Salim Abas

Editor: Ghalim Umabaihi

 

redaksi

Recent Posts

Lahan Bandara Bobong, Pemda Taliabu: Menunggu Aprasisal

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan Penetapan Lokasi (Penlok) Bandar Udara (Bandara)…

3 jam ago

Kajati Malut Resmikan Rumah RJ Hibualamo

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Robertthus Melchisedeck Tacoy, meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) Hibualamo…

24 jam ago

Temui Anggota Polres Halut, Kapolda Malut Minta Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…

2 hari ago

Sengketa Lahan di Desa Penu, Polres Taliabu Lakukan Upaya Mitigasi

Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…

2 hari ago

Soal Kebijakan Harga Kelapa, Pemda Halmahera Utara Dilaporkan ke KIP

Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…

2 hari ago

Mahasiswa Ternate Protes Penerapan Karcis Pelabuhan Bagi Pejalan Kaki

Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…

3 hari ago