Koalisi Masyarakat Sipil bersama warga lingkar tambang nikel dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara menggeruduk pameran kendaraan listrik yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, 5 Mei 2024.
“Aksi ini merupakan agenda puncak warga selama di Jakarta, setelah menggelar kegiatan Pameran Tandingan Bloody Nikel: Sisi Gelap Kendaraan Listrik, yang berlangsung sejak tanggal 3 sampai 4 Mei di Taman Ismail Marzuki,” ujar Juru Kampanye JATAM dan Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Hema Situmorang kepada cermat, Senin, 6 Mei 2024.
Menurut Hema, tren penggunaan kendaraan listrik di Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan pada 2023. Berdasarkan data dari gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan produsen ke distributor mengalami peningkatan setiap tahun.
“Sepanjang tahun 2023, volume penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle di Indonesia mencapai 17,06 ribu unit. Angka itu melonjak secara signifikan dengan persentase 65,2% (year-on-year) dibanding tahun 2022, sekaligus menjadi rekor tertinggi baru,” jelasnya.
Hema menilai, hadirnya sejumlah kebijakan seperti pemberlakuan insentif pembelian kendaraan listrik berbasiskan baterai, hingga pajak pertambahan nilai (PPN) yang dianggap mampu menstimulasi pasar dan industri, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong Indonesia sebagai pemain utama dalam bisnis ini.
“Misalnya pada sepeda motor, subsidi yang diberikan oleh pemerintah mencapai Rp 7.000.000, yang sesuai pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua,” terangnya.
Sedangkan untuk kendaraan roda empat, kata Hema, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2024, pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin membeli mobil listrik berupa pengurangan PPN sebesar 10%.
“Terdapat dua brand mobil listrik yang dipastikan mendapatkan subsidi, yaitu Hyundai Ioniq 5 dengan potongan Rp 70 – 80 juta dan Wuling Air ev dengan penurunan harga Rp 25 juta – Rp 35 juta,” ungkapnya.
Celakanya, kata Hema, ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik dengan dalih transisi energi, yang bahkan diklaim sebagai simbol ekonomi rendah karbon, tidak memperhatikan daya rusak yang dihasilkan dari proses pemenuhan bahan dasar dari kendaraan listrik.
“Seperti nikel, kobalt, serta industri pengolahan bahan mentah atau smelter berimplikasi pada keselamatan manusia dan lingkungan. Jadi ekstraksi nikel yang dilakukan oleh berbagai perusahaan nasional maupun multinasional ini, telah meninggalkan daya rusak yang panjang dan tak terpulihkan,” ujarnya.
Hema memaparkan, industri ekstraktif pertambangan nikel menuntut pembukaan lahan skala besar yang berakibat pada pencemaran air, udara, dan laut. Ini kemudian berdampak pada terganggunya kesehatan warga dan ekosistem, termasuk memicu deforestasi karena pembongkaran kawasan hutan, hingga kekerasan beruntun terhadap warga.
“Operasional industri tambang dan smelter nikel, yang mana seluruh suplai energi listriknya pun bersumber dari batubara, menuntut pembongkaran pulau-pulau lain yang kaya akan batubara,” katanya.
Warga Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Adlun Fiqri dalam orasinya di lokasi pameran menegaskan, berbagai macam komponen kendaraan listrik yang dipamerkan dalam Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) kali ini, diambil dari daratan Halmahera selain Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
“Kami ingin memberitahu bahwa banyak komponen dari kendaraan listrik menggunakan nikel, dan nikel itu diambil di wilayah kami,” tegas Koordinator Koalisi Save Sagea ini.
Juru Kampanye JATAM, Alfarhat Kasman menambahkan, contoh nyata atas realitas itu terjadi di Desa Lelilef Sawai, Lelilef Woebulan, dan Desa Gemaf di Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, tempat dimana PT IWIP beroperasi. Atau di Desa Kawasi, Kecamatan Pulau Obi, Halmahera Selatan tempat perusahan nikel beroperasi.
“Dua wilayah itu adalah zona pengorbanan, dimana pembongkaran nikel dan operasi pabrik smelter dan PLTU meninggalkan kerusakan dan mewariskan penyakit yang sulit dipulihkan, serta melenyapkan hak veto rakyat,” katanya.
Sebaliknya, lanjut Alfarhat, ragam insentif melalui kebijakan dan regulasi, termasuk jaminan keamanan investasi terus diberikan pemerintah kepada para pelaku industri ini. Untuk itu, agenda pameran daya rusak ini bertujuan untuk membongkar bagaimana praktik pemenuhan bahan dasar dari baterai listrik.
“Sekaligus juga sebagai variabel penting dalam kendaraan listrik itu sendiri yang telah mengorbankan ruang hidup warga dan lingkungan hidup di sekitarnya,” jelasnya.
Lebih lanjut Alfarhat menambahkan, hal yang sama juga terjadi di Halmahera Timur, tempat PT ANTAM beroperasi. Penambangan nikel telah mengokupasi daratan, mencemari pesisir dan perairan laut, serta memporak-porandakan pulau kecil, seperti Pulau Gee dan Pulau Pakal.
“Kini, tindak kejahatan lingkungan dan kemanusiaan itu diperparah dengan rencana penambangan nikel di Gunung Wato-wato oleh PT Priven Lestari. Padahal Gunung Wato-wato ini adalah satu-satunya sumber air bagi hampir 20 ribu warga di Kecamatan Maba. Sumber air yang sama juga digunakan oleh warga di Subaim, Kecamatan Wasile, salah satu lumbung pangan terpenting di Maluku Utara,” imbuh Alfarhat.
—-
Penulis: Olhis
Editor: Ghalim Umabaihi