Diskusi Hoaks Pilkada adalah Maut yang digelar AMSI. Foto: Istimewa
Koalisi Cek Fakta Maluku Utara menggelar diskusi publik terkait melawan informasi bohong atau hoaks jelang Pilkada 2024 yang berlangsung di kedai Kofia, Kota Ternate pada Selasa, 15 Oktober 2024.
Diskusi dengan tema ‘Hoaks Pilkada adalah Maut’ ini melibatkan Asosiasi Media Saiber Indonesia (AMSI) Maluku Utara, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate, Mafindo, dan sejumlah komunitas/lembaga di Kota Ternate.
Diskusi ini juga dihadiri oleh akademisi, jurnalis, dan penggiat media yang berfokus pada peran informasi dalam konteks pemilihan kepala daerah.
Fikram Salim, Ketua AJI Malut, menekankan pentingnya verifikasi berita sebelum disebarluaskan. Ia menjelaskan bahwa pengguna media sosial mudah terpengaruh oleh informasi visual yang beredar, sehingga memerlukan alat untuk mendeteksi berita hoaks.
“Kita perlu memastikan berita yang sampai ke publik adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Fikram.
Menurut ia, sebenarnya ada kemudahan ketika mendeteksi berita palsu atau hoaks. Salah satunya menggunakan tools-tools yang terakreditasi untuk mengamankan informasi yang beredar di media sosial.
“Jadi pelaku pembuat hoaks yang memberi informasi hoaks, itu bisa dideteksi dan ada upaya untuk bisa di cegat penyebabnya,” jelasnya.
Novrisal Amir, akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, menyoroti peran masyarakat sipil dalam melawan hoaks. Ia menyatakan bahwa edukasi dari kelompok jurnalis, LSM, dan akademisi sangat penting untuk meningkatkan literasi informasi di kalangan masyarakat.
“Melawan informasi bohong harus dilakukan dengan menyebarkan informasi yang benar,” tegas Novrizal.
Ia juga menambahkan bahwa melawan informasi bohong harus dengan informasi yang benar. Secara logis ada dua kebenaran yang dilihat, di antaranya kebenaran koherensi dan kebenaran korespondensi.
“Sehingga penting sekali untuk berkolaborasi melakukan cek fakta,” tuturnya.
Wendi Wambes, Ketua AMSI Malut, menambahkan, berdasarkan data AMSI dan cek fakta nasional, ada setidaknya 2.260 informasi hoaks. Tertinggi informasi hoaks tersebar melalui akun YouTube. Sementara di Maluku Utara, tsunami informasi bersifat hoaks sering kali dilakukan oleh pengguna akun Facebook.
Ia berharap agar koalisi tim Cek Fakta Maluku Utara harus melakukan monitoring atau mendeteksi sebaran hoaks yang akan hadir di Maluku Utara.
“Nanti kita melakukan sharing dan monitoring bersama tim cek fakta nasional untuk penguatan SDM guna mendeteksi kerawanan informasi hoaks yang tersebar di media sosial, khususnya di Maluku Utara,” pungkasnya.
Karyawan atau staf di PDAM Cabang Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, cekcok dengan Dirut…
Kecamatan Galela dan Loloda di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, meminta dukungan untuk percepatan menjadi…
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua di Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi…
Spesimen baru keong darat ditemukan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi…
Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate berpotensi menjemput paksa terdakwa kasus penyebaran berita bohong (hoaks) dan pencemaran…
Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara dalam waktu dekat akan menggelar…