Suasana sidang Paripurna di DPRD Ternate. Foto: Eko Pujianto/cermat
Pemerintah Kota Ternate mengusulkan Perubahan APBD 2026 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp988,83 miliar, naik Rp26,99 miliar atau 2,81 persen dibandingkan anggaran sebelum perubahan.
Rancangan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar saat membacakan pidato wali kota dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate, Kamis, 24 September 2026.
Menurut ia, penyesuaian pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi APBD hingga semester I 2026, evaluasi pelaksanaan anggaran, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta proyeksi penerimaan hingga akhir tahun.
Dari total pendapatan tersebut, PAD ditargetkan Rp159,69 miliar. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp820,70 miliar, terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp710,13 miliar dan transfer antar daerah Rp110,57 miliar.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp8,43 miliar. Besarnya porsi dana transfer menunjukkan struktur pendapatan Ternate masih bergantung pada sumber pendanaan dari luar daerah.
“Ketergantungan yang cukup besar terhadap pendapatan transfer menjadi salah satu perhatian dalam kebijakan fiskal Pemkot Ternate,” kata Nasri.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, serta peningkatan kualitas pelayanan.
“Pemerintah menargetkan pengelolaan pendapatan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar ruang fiskal daerah secara bertahap dapat diperkuat,” ujarnya.
Pada sisi belanja, Pemkot Ternate mengusulkan anggaran sebesar Rp987,51 miliar.
Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp929,25 miliar, belanja modal Rp51,05 miliar, dan belanja tidak terduga Rp7,19 miliar.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar, dengan alokasi belanja pegawai Rp607,72 miliar dan belanja barang dan jasa Rp309,57 miliar.
Pemkot menyatakan belanja akan diarahkan secara selektif pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan keluaran dan hasil yang terukur.
“Pengalokasian belanja dilakukan secara selektif berdasarkan program dan kegiatan yang memiliki manfaat nyata, dengan output dan outcome yang terukur,” kata dia.
Untuk pembiayaan, Pemkot memasukkan SiLPA 2025 sebesar Rp1,68 miliar sebagai penerimaan pembiayaan. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada Bank BPRS.
Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Ternate dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta target pembangunan dalam RPJMD Kota Ternate 2025–2029.
Pemerintah KabupatenPulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pemblokiran hingga blacklist dua perusahan konstruksi. Dua perusahaan…
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ternate menyasar sejumlah pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan…
Bhayangkari Cabang Pulau Morotai terus mendorong produktivitas anggotanya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah…
Keinginan Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda, agar putra-putri daerah tidak hanya bekerja sebagai operator dump…
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate menggelar Kemah Literasi…
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Zainal…