News

Pemda Taliabu Blokir Dua Kontraktor

Pemerintah KabupatenPulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pemblokiran hingga blacklist dua perusahan konstruksi.

Dua perusahaan tersebut yakni CV Bilal Sang Petarung dan PT Tumbuh Hidup Bersama. Kedua perusahan tersebut kena blacklist lantaran tidak menyelesaikan pekerjaan konstruksi setelah memenangkan tender proyek di Pulau Taliabu.

CV Bilal Sang Petarung adalah salah satu perusahan konstruksi yang memenangkan tender atas proyek pekerjaan jalan dalam Kota Bobong dengan nilai dari pagu anggaran sebesar Rp2,4 Miliar

Sedangkan, PT Tumbuh Hidup Bersama adalah perusahan yang memenangkan proyek penenderan atas pekerjaan peningkatan jalan Bobong-Dufo dengan pagu anggaran sebesar Rp2 Miliar.

Sebelumnya, kedua perusahan telah diberikan undangan rapat Show Cause Meeting (SCM) atau rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pulau Taliabu, Ahmad Tahir Tarauntu mengatakan, dua paket pekerjaan yang dimenangkan oleh kedua perusahan konstruksi tersebut tidak dikerjakan atau non realisasi.

“Mereka tidak ada progres, artinya mereka tidak mampu mendatangkan material atas pekerjaan yang dimenangkan oleh kedua perusahan konstruksi itu. Sementara material aspal dan Lapis Pondasi Agregat (LPA) ini kan didatangkan dari luar daerah,” kata Kadis PUPR Pulau Taliabu, Ahmad Tahir Tarauntu kepada cermat, Rabu, 18 November 2026.

Untuk ketersediaan pekerjaan konstruksi jalan, kata dia, penyedia memerlukan tiga item, diantaranya adalah LPA, Aspal, dan para pekerja. Hanya saja penyedia tidak memiliki niat untuk melakukan pekerjaan dan membangun daerah.

“Hanya material LPA dan Aspal, kalau untuk alat berat, ada kok di Pulau Taliabu. Hanya dua proyek itu saja yang tidak jalan, kalau untuk proyek lain, semuanya jalan kok,” ujarnya.

Ia bilang, sebelum pihaknya memberikan SCM terhadap kedua perusahan konstruksi itu, mereka diberikan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III, hingga pada tahapan pemutusan kontrak kerja.

“Kami sudah melakukan mediasi dan langkah-langkah yang baik. Namun penyedia kemungkinan tidak memiliki modal dan tidak punya niat untuk membangun daerah Pulau Taliabu. Pertama, kita melakukan pemutusan kontrak kerja dan ke dua, kami melakukan Blacklist atas pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh penyedia,” tutupnya.
___
Penulis: La Ode Hizrat Kasim

redaksi

Recent Posts

Operasi Zebra Kie Raha, Satlantas Polres Ternate Sasar Pelanggaran Berisiko Tinggi

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ternate menyasar sejumlah pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan…

16 jam ago

Dorong Produktivitas Anggota, Bhayangkari Morotai Kembangkan UMKM dan Hidroponik

Bhayangkari Cabang Pulau Morotai terus mendorong produktivitas anggotanya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah…

18 jam ago

NHM Sejalan dengan Gubernur Sherly, Putra Daerah Kini Duduki Jabatan Strategis di Perusahaan Tambang

Keinginan Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda, agar putra-putri daerah tidak hanya bekerja sebagai operator dump…

1 hari ago

FEBI IAIN Ternate Gandeng ICMI Malut, 160 Mahasiswa Baru Ikuti Kemah Literasi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate menggelar Kemah Literasi…

1 hari ago

Zainal Mus: Saya akan Lawan Sashabila Mus di Pilkada Berikut

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Zainal…

2 hari ago

Dua Kasat Polres Ternate Berganti, AKBP Anita Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

Polres Ternate melakukan rotasi jabatan dua pejabat kepala satuan (Kasat), yakni Kepala Satuan Intelijen dan…

2 hari ago