News  

Pemda Taliabu Blokir Dua Kontraktor

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Ahmad Tahir. Foto: La Ode Hizrat Kasim/cermat

Pemerintah KabupatenPulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pemblokiran hingga blacklist dua perusahan konstruksi.

Dua perusahaan tersebut yakni CV Bilal Sang Petarung dan PT Tumbuh Hidup Bersama. Kedua perusahan tersebut kena blacklist lantaran tidak menyelesaikan pekerjaan konstruksi setelah memenangkan tender proyek di Pulau Taliabu.

CV Bilal Sang Petarung adalah salah satu perusahan konstruksi yang memenangkan tender atas proyek pekerjaan jalan dalam Kota Bobong dengan nilai dari pagu anggaran sebesar Rp2,4 Miliar

Sedangkan, PT Tumbuh Hidup Bersama adalah perusahan yang memenangkan proyek penenderan atas pekerjaan peningkatan jalan Bobong-Dufo dengan pagu anggaran sebesar Rp2 Miliar.

Sebelumnya, kedua perusahan telah diberikan undangan rapat Show Cause Meeting (SCM) atau rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pulau Taliabu, Ahmad Tahir Tarauntu mengatakan, dua paket pekerjaan yang dimenangkan oleh kedua perusahan konstruksi tersebut tidak dikerjakan atau non realisasi.

“Mereka tidak ada progres, artinya mereka tidak mampu mendatangkan material atas pekerjaan yang dimenangkan oleh kedua perusahan konstruksi itu. Sementara material aspal dan Lapis Pondasi Agregat (LPA) ini kan didatangkan dari luar daerah,” kata Kadis PUPR Pulau Taliabu, Ahmad Tahir Tarauntu kepada cermat, Rabu, 18 November 2026.

Untuk ketersediaan pekerjaan konstruksi jalan, kata dia, penyedia memerlukan tiga item, diantaranya adalah LPA, Aspal, dan para pekerja. Hanya saja penyedia tidak memiliki niat untuk melakukan pekerjaan dan membangun daerah.

“Hanya material LPA dan Aspal, kalau untuk alat berat, ada kok di Pulau Taliabu. Hanya dua proyek itu saja yang tidak jalan, kalau untuk proyek lain, semuanya jalan kok,” ujarnya.

Ia bilang, sebelum pihaknya memberikan SCM terhadap kedua perusahan konstruksi itu, mereka diberikan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III, hingga pada tahapan pemutusan kontrak kerja.

“Kami sudah melakukan mediasi dan langkah-langkah yang baik. Namun penyedia kemungkinan tidak memiliki modal dan tidak punya niat untuk membangun daerah Pulau Taliabu. Pertama, kita melakukan pemutusan kontrak kerja dan ke dua, kami melakukan Blacklist atas pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh penyedia,” tutupnya.
___
Penulis: La Ode Hizrat Kasim