Bahas KUA-PPAS APBD Perubahan 2022, Banggar DPRD Ternate Beri Catatan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, bersama Badan Anggaran DPRD Kota Ternate mulai membahas KUA-PPAS APBD Perubahan 2022.

Sekretaris Daerah Kota Ternate Yusuf Sunya mengatakan, pembahasan TAPD bersama Banggar DPRD masih sebatas konsultasi.

“Untuk satukan persepsi. Nanti akan diajukan bersama dokumen KUPA-PPAS APBD Induk tahun anggaran 2023,” ujar Yusuf usai pertemuan, Senin (4/7).

Yusuf yang juga Ketua Tim TAPD Pemkot Ternate menuturkan, dokumen KUA-PPAS APBD Induk 2023 akan diajukan pada Senin, 25 Juli 2022.

“Dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2022 dan KUA-PPAS APBD Induk 2023 ini memang disampaikan bersamaan, tapi nanti dibahas terpisah,” jelasnya.

Dalam rapat konsultasi tersebut, ada beberapa hal yang dibahas di antaranya, pencapaian pendapatan, belanja, serta pergeseran kegiatan.

Namun, alumni Lemhannas tersebut mengaku belum tahu kegiatan apa saja yang akan dianggarkan dalam APBD Perubahan.

Sebab, masih akan dikaji oleh Bappelitbangda. “Untuk mengintervensi program kegiatan mana saja yang didorong dalam APBD Perubahan,” ujarnya.

Ketua DPRD Ternate Muhajirin Bailussy mengatakan, dalam rapat konsultasi tersebut, ada beberapa catatan dari Banggar DPRD.

“Di antaranya terkait proyeksi APBD Perubahan, yang diperkirakan mengalami devisit Rp50 sampai Rp60 miliar,” ujarnya.

Ia menilai, ini harus menjadi perhatian serius pemkot dalam merumuskan APBD Perubahan, agar defisit yang begitu besar tidak terbawa dalam APBD Induk 2023.

Catatan lain adalah pencapaian target PAD dari setiap OPD terkait. “Ini perlu ada perhatian serius. Evaluasi OPD yang kinerjanya rendah,” tandasnya.

Sebab, terkadang pendapatan dirancang besar. Tapi realisasinya tidak mencapai target. “Jadi point ini yang penting menurut kami,” ucapnya.

Muhajirin mencontohkan, PAD yang selama ini ditargetkan Rp100 miliar hanya terealiasi sekitar Rp80 miliar dalam setiap tahun.

“Pimpinan OPD harus betul-betul membantu wali kota, agar pemerintahan ini bisa berjalan baik. OPD yang kinerjanya rendah harus dievaluasi,” paparnya.

Selain itu, perkuat kerja sama organisasi agar komunikasi di pemerintahan bisa berjalan efektif. “Supaya roda pemerintahan dari luar terlihat aman dan nyaman,” ujarnya.

Kepala Bappelitbangda Ternate Rizal Marsaoly menjelaskan, dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2022, ada sejumlah kegiatan di OPD yang digeser pada APBD Perubahan.

“Kalaupun ada penambahan kegiatan, itu bersifat urgen. Intinya, dalam perubahan ini tidak ada penambahan, tapi pergeseran saja,” pungkasnya.