Anhar Tofure, Plt Kepala Dinas Kesehatan Pulau Morotai. Foto: Aswan Kharie/cermat
Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, melalui dinas kesehatan menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) fisik senilai Rp10.690.000.680 untuk menunjang infrastruktur pelayanan kesehatan dasar.
Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk rehabilitasi berat delapan puskesmas pembantu (pustu) serta pembangunan baru enam unit yang tersebar di enam kecamatan.
[irp]
“Dinas kesehatan tahun 2025 ini mendapatkan DAK fisik sebesar 10,6 miliar berupa pembangunam pustu. Totalnya terdapat 8 yang direhab berat dan 6 akan dibangun baru,” kata Anhar Tofure, Plt Kepala Dinkes Morotai saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 20 Juni 2025.
Menurut Anhar, pemerataan fasilitas kesehatan ini penting untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan akses layanan kesehatan layak.
“Dengan menyebarnya pembangunan di berbagai desa dan kecamatan, maka kita ingin memastikan pelayanan kesehatan itu menjangkau hingga ke pelosok. Dan ini adalah bagian dari upaya serius pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ucapnya.
[irp]
Ia bilang, program diharapkan dapat memberi dampak langsung untuk penurunan angka penyakit yang dapat dicegah melalui layanan primer dan promotif tingkat desa.
Diketahui, untuk delapan pustu yang direhabilitasi itu tersebar di berbagai desa di enam kecamatan yakni Desa Cucumare, Usbar Pantai, Kolorai, Rahmat, Dokumira, Leo-Leo, Korago dan Hapo
Sementara untuk pembangunan baru akan dilakukan di Desa Aha, Pandanga, Morodadi, Gosoma Maluku, Bobula, dan Titigogoli.
[irp]
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan Penetapan Lokasi (Penlok) Bandar Udara (Bandara)…
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Robertthus Melchisedeck Tacoy, meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) Hibualamo…
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…
Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…
Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…