Aksi masiswa di Pelataran Kantor Wali Kota Ternate. Foto: Eko Pujianto/cermat
Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai protes mahasiswa. Kebijakan yang menetapkan tarif Rp5.000 bagi setiap pejalan kaki tersebut dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Protes itu disuarakan Aliansi November Memanggil dalam aksi demonstrasi memperingati Hari Pahlawan Nasional, Selasa (10/11/2026).
Koordinator Aliansi November Memanggil, Aldi Haris, mengatakan kebijakan pemberlakuan karcis masuk pelabuhan menjadi salah satu persoalan yang mereka soroti dalam aksi tersebut.
Menurutnya, pengenaan tarif Rp5.000 terhadap pejalan kaki perlu dipertanyakan, terutama terkait kebijakan pemerintah dalam mengatur akses masyarakat ke kawasan pelabuhan.
Ia menilai penerapan ini justru menambah beban kepada masyarakat terutama para pejalan kaki.
“Karcis masuk di Pelabuhan Ahmad Yani itu menerapkan pejalan kaki pun dikenakan karcis sebesar Rp5.000. Itu juga menjadi sorotan aliansi untuk disuarakan pada momentum Hari Pahlawan Nasional,” ujar Aldi kepada cermat.
Aldi menjelaskan, isu tersebut merupakan satu dari 17 tuntutan yang dibawa Aliansi November Memanggil. Berbagai tuntutan lainnya mencakup persoalan pertambangan, lingkungan, pendidikan, hingga pemenuhan hak-hak masyarakat di Maluku Utara.
Aliansi berharap pemerintah tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan, termasuk mengevaluasi kebijakan pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani.
Mereka juga mendesak agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik mempertimbangkan hak dan akses masyarakat.
Penulis: Eko Pujianto
Editor: Rian Hidayat
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad Hi Hasan, bersama Direktur RSUD…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim dengan mematangkan penerapan skema…
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara mulai melakukan penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah dan Guru…
Pengusulan Bahari Geopark Ternate, Maluku Utara, menuju status Geopark Nasional memasuki tahap verifikasi di Kementerian…
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate mengusulkan empat lokasi untuk pengembangan kampung nelayan merah…
Belum lama ini, di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mengalami krisis Bahan Bakar Minya (BBM)…