Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Surahman saat diwawancarai. Foto: Eko Pujianto/cermat
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate mengusulkan empat lokasi untuk pengembangan kampung nelayan merah putih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Empat lokasi tersebut masing-masing berada di Kelurahan Sasa, Pulau Mayau Kecamatan Batang Dua, Pulau Hiri, dan Pulau Moti.
Kepala DKP Kota Ternate, Surahman, mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui dukungan infrastruktur perikanan.
“Kami berharap empat Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa mendorong dan mendongkrak pendapatan daerah dari sektor perikanan,” kata Surahman. Senin, 9 November 2026
Ia bilang, salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Pulau Batang Dua. Wilayah tersebut ditargetkan menjadi sentra perikanan tangkap di Kota Ternate.
Untuk mewujudkan hal itu, DKP berupaya mendorong pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung. Namun, pembiayaan yang diharapkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan APBD.
Di sisi lain, Surahman juga menyoroti persoalan ketersediaan fasilitas penyimpanan ikan atau Air Blast Freezer (ABF) di Kota Ternate.
Menurutnya, fasilitas penampungan ikan yang selama ini berada di kawasan Dufa-Dufa telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kondisi tersebut membuat Kota Ternate masih membutuhkan infrastruktur penyimpanan ikan sendiri.
Persoalan ini dinilai penting, terutama ketika memasuki musim paceklik pada Desember. Sebab, pada periode tersebut aktivitas penangkapan ikan cenderung mengalami penurunan yang berpotensi memengaruhi pasokan dan harga ikan di pasaran.
“Kalau harga ikan itu tergantung fluktuasi. Ada tiga musim, salah satunya musim paceklik, di mana nelayan kesulitan menangkap ikan. Biasanya pada Desember kondisi itu terjadi dan bisa berdampak pada kenaikan harga ikan,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, DKP Kota Ternate berencana mengupayakan alih fungsi pabrik rumput laut di Kelurahan Kastela menjadi fasilitas ABF sekaligus pabrik es.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi penyangga kebutuhan nelayan di wilayah Rua dan Jambula, khususnya dalam menjaga kualitas hasil tangkapan serta ketersediaan es untuk aktivitas perikanan.
Surahman mengakui, rencana tersebut masih membutuhkan dukungan anggaran. Meski belum masuk dalam pagu anggaran DIPA DKP Kota Ternate tahun 2027, pihaknya akan berupaya mencari peluang investasi maupun dukungan pembiayaan melalui APBN.
“Kami coba dorong agar mudah-mudahan pada 2027 ada investasi yang masuk atau melalui APBN,” pungkasnya.
Penulis: Eko Pujianto
Editor: Rian Hidayat
Belum lama ini, di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mengalami krisis Bahan Bakar Minya (BBM)…
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Muhammad Rizki, menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor…
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara menyerahkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi…
Pemerintah Kota Ternate mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, menghadirkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar…
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara menonaktifkan Julkifli…