Pemkot Ternate Usulkan RAPBD 2027 Rp1,06 Triliun, Dana Transfer Masih Dominan

Pemerintah Kota Ternate mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,06 triliun. Sebagian besar pendapatan daerah dalam rancangan anggaran tersebut masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Usulan itu disampaikan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate, Senin, 9 November 2026.

Dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBD 2027, Tauhid menjelaskan, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1.064.857.085.651. Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.061.857.085.651.

Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2027 diproyeksikan mengalami surplus sebesar Rp3 miliar.

Dari total pendapatan itu, dana transfer pemerintah pusat masih menjadi sumber terbesar, yakni Rp888,75 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp167,81 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,28 miliar.

Tauhid mengakui, kemampuan keuangan daerah masih terbatas di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan. Kondisi ini juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk 2027.

Ia menjelaskan, setelah penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pemerintah menerima penyesuaian alokasi TKD berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026.

Perubahan alokasi tersebut berdampak pada perencanaan pendapatan dan belanja daerah. Karena itu, Pemkot Ternate harus mengatur kembali prioritas penggunaan anggaran agar pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

“Penyesuaian ini berdampak pada struktur pendapatan dan belanja daerah, dengan tetap memperhatikan pemenuhan pelayanan dasar, belanja wajib dan mengikat, serta keberlanjutan program prioritas pembangunan daerah,” ujar Tauhid.

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkot Ternate menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada di kisaran 6,60 hingga 8,87 persen.

Target tersebut diharapkan didukung sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, serta peningkatan konektivitas antarwilayah kepulauan.

Pemerintah juga akan memperkuat pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Fokusnya menjaga ketersediaan pangan, kestabilan harga, pasokan kebutuhan pokok, dan kelancaran distribusi barang.

Sementara itu, dari sisi belanja, anggaran terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp962,34 miliar. Kemudian belanja modal sebesar Rp79,51 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar.

Tauhid menegaskan, penggunaan anggaran harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapannya, tetapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat.

“Pemerintah Kota Ternate berkomitmen memperkuat disiplin anggaran, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran,” katanya.

Selain belanja daerah, Pemkot Ternate juga merencanakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3 miliar untuk penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Ternate. Penyertaan modal ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tauhid berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD berjalan konstruktif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Ia meminta dukungan seluruh anggota DPRD agar rancangan anggaran tersebut dapat menghasilkan APBD yang realistis, berkualitas, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik di Kota Ternate.

---

Penulis: Eko Pujianto

Editor: Rian Hidayat