SBPU Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara saat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite. Foto: La Ode Hizrat Kasim/cermat
Belum lama ini, di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mengalami krisis Bahan Bakar Minya (BBM) dengan jenis Pertalite Subsidi dan Pertamax Green 95 non subsidi. Namun, Pemda setempat mengatakan, stok BBM di SPBU Bobong tak pernah habis.
Pemda pun mengajukan penambahan stok BBM jenis Pertalite sebanyak 20 Kilo Liter (KL) ke PT Pertamina Persero. Pengajuan itu pun disetujui oleh Pertamina.
Hal itu, dikatakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Pulau Taliabu, La Ode Jhony A Yasir. Ia menyampaikan bahwa sebenarnya di Pulau Taliabu tidak terjadi kelangkaan BBM, hanya saja ada kepanikan warga, ada beberapa berita di beberapa daerah atas kekosongan secara mendadak soal Pertalite di seluruh pengecer.
“Kita tidak langka, di SPBU selalu ada kok dan didistribusikan setiap waktunya. Hanya saja, di pengecer itu stok Pertalite-nya dihilangkan. Jujur saja, selama ini kita ada sedikit ketergantungan BBM dari luar daerah,” kata Kadis Perindagkop Pulau Taliabu, La Ode Jhony A Yasir kepada cermat, Senin, 9 November 2026.
Ia menduga, BBM yang dipasok dari luar daerah itu secara ilegal. Dari pasokan BBM ilegal itu ditutup, wajah asli Pulau Taliabu dengan stok BBM yang dipasok oleh Pertamina langsung terlihat dampaknya.
“Inilah wajah asli kita dengan stok BBM, di SPBU Bobong tidak pernah langka, ada kok stok BBM kita, malah stok BBM kita ditambah kuotanya dari Pertamina sebanyak 20KL. Dari 70KL kuota awal menjadi 90KL perbulannya,” jelasnya.
Ada kemungkinan, kata dia, terdapat penambahan kuota BBM Subsidi lagi di tiga titik SPBU Pulau Taliabu, diantaranya adalah SPBU Samuya, SPBUN Lede, dan SPBU Bapenu.
Selain itu, dikabarkan rumor atas kelangkaan BBM di Pulau Taliabu, Maluku Utara itu tidak benar adanya, hanya saja masyarakat di daerah tersebut dikategorikan malas untuk mengantri.
“Seperti saya katakan tadi, malah kita di Pulau Taliabu diberikan penambahan kuota. Intinya, ketika BBM ilegal telah ditutup lubangnya maka paniklah masyarakat. Karena mungkin saja, masyarakat sudah merasa nyaman dengan pola pengecer sekalipun harganya mahal. Mungkin mereka juga tidak tau kalau mungkin itu diduga BBM ilegal,” tutupnya.
___
Penulis: La Ode Hizrat Kasim
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Muhammad Rizki, menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor…
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara menyerahkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi…
Pemerintah Kota Ternate mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, menghadirkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar…
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara menonaktifkan Julkifli…
Kepolisian Resor (Polres) Pulau Morotai, Maluku Utara, memanggil Ketua DPRD Muhammad Rizky dan anggota DPRD…