Para tersangka saat digiring ke Kantor Kejati Malut. Foto: Istimewa
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara menyerahkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Desa (DD) Kabupaten Pulau Taliabu tahun anggaran 2017 kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.
Penyerahan tersangka beserta barang bukti atau tahap II itu berlangsung pada Senin (9/11/2026).
Ketiga tersangka masing-masing SA alias Salim, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Taliabu; LOM alias Ode, mantan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan ATK alias Agusmawati, mantan Bendahara Umum Daerah (BUD).
Ketiganya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Maluku Utara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga tersangka menjalani pemeriksaan di Bidang Pidana Khusus Kejati Maluku Utara sekitar pukul 13.00 WIT, setelah diserahkan oleh penyidik kepolisian.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, membenarkan penyerahan tersebut. Ia mengatakan, setelah pemeriksaan, perkara selanjutnya akan dipersiapkan untuk disidangkan.
“Benar, ada tahap dua dari Polda Malut. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya menunggu proses untuk disidangkan,” kata Matheos saat dikonfirmasi.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemotongan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2017. Dalam penyidikan, setiap desa diduga dipotong sebesar Rp60 juta dari dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 71 desa di Kabupaten Pulau Taliabu diduga menjadi sasaran pemotongan. Dengan nilai potongan Rp60 juta per desa, total dana yang diduga diselewengkan mencapai Rp4,26 miliar.
Penyidik juga menduga uang hasil pemotongan tersebut ditransfer ke rekening CV Syafaat Perdana, perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan salah satu tersangka.
Dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, penanganan perkara ini memasuki tahap penuntutan. Jaksa selanjutnya akan meneliti kelengkapan berkas dan mempersiapkan pelimpahan perkara ke pengadilan untuk disidangkan.
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Rian Hidayat
Belum lama ini, di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mengalami krisis Bahan Bakar Minya (BBM)…
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Muhammad Rizki, menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor…
Pemerintah Kota Ternate mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, menghadirkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar…
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara menonaktifkan Julkifli…
Kepolisian Resor (Polres) Pulau Morotai, Maluku Utara, memanggil Ketua DPRD Muhammad Rizky dan anggota DPRD…