Pemkab Pulau Taliabu, Maluku Utara dalam rapat pembentukan tim KPBU. Foto: Kominfo/cermat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim dengan mematangkan penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Pembentukan tim simpul tersebut dapat memperkuat kesiapan pemerintah, terutama dalam pengumpulan data, penyusunan kebutuhan perencanaan, serta pemenuhan berbagai persyaratan yang diperlukan sebelum proyek memasuki tahapan selanjutnya.
Sejumlah aspek juga menjadi perhatian dalam pembahasan, diantaranya adalah kesiapan kelembagaan, perencanaan teknis pembangunan jalan, kemampuan fiskal daerah, serta dukungan administrasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Yosar Kardiat bersama jajaran OPD terkait.
Hal tersebut disampaikan Sekda Pulau Taliabu, Yosar Kardiat saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan KPBU Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Menurutnya, skema KPBU menjadi salah satu langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Ia bilang, penerapan skema KPBU membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari kesiapan kelembagaan, perencanaan teknis, dukungan data yang akurat, hingga koordinasi lintas perangkat daerah.
“KPBU merupakan salah satu instrumen pembangunan yang direncanakan secara matang, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kita harus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan manfaat jangka panjang,” kata Yosar Kardiat kepada cermat, Senin, 9 November 2026.
Salah satu agenda penting dalam rapat tersebut, kata dia, adalah persiapan pembentukan Tim Simpul KPBU ini nantinya menjadi wadah koordinasi lintas perangkat daerah dalam mengawal proses perencanaan dan tahapan persiapan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
“Melalui persiapan ini, kami berharap skema KPBU dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Diketahui, hadir dalam rapat pembentukan tim Simpul KPBU itu adalah Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, (Gesbert Tani), Kepala Bapperida, (Kamirudin), Inspektur Inspektorat, (M Ridwan Azis), Kepala Badan Keuangan, (Sano B Parigi), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, (Syarifudin Soamole), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, (Ahmad Taher Tarauntu), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, (Haruna Masuku), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, (Sumerlan), serta Kepala Bagian Hukum, (Alif).
Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh aspek persiapan KPBU, mulai dari perencanaan, teknis, keuangan, pengawasan, pengadaan barang dan jasa hingga aspek hukum, dapat terkoordinasi dengan baik.
_
Penulis: La Ode Hizrat Kasim
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara mulai melakukan penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah dan Guru…
Pengusulan Bahari Geopark Ternate, Maluku Utara, menuju status Geopark Nasional memasuki tahap verifikasi di Kementerian…
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate mengusulkan empat lokasi untuk pengembangan kampung nelayan merah…
Belum lama ini, di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mengalami krisis Bahan Bakar Minya (BBM)…
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Muhammad Rizki, menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Resor…
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara menyerahkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi…