Buka Rapat Perdana LANDLAB, Menteri ATR/BPN Komitmen Wujudkan Kebijakan Pertanahan yang Berkualitas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Proyek ini merupakan hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah.

“Atas nama Kementerian ATR/BPN, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada JICA atas kepercayaan dan dukungannya. Semoga kerja sama ini menghasilkan kebijakan pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang lebih berkualitas,” ujar Menteri Nusron, Rabu, 14 Mei 2025.

Proyek LANDLAB akan berlangsung selama tiga tahun, mulai April 2025 hingga April 2028. Forum JCC ini menjadi wadah untuk menyusun langkah-langkah strategis peningkatan kapasitas dalam kebijakan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang efektif dan berkelanjutan.

Menteri Nusron menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dan kebutuhan masyarakat. “Kebijakan tidak boleh lagi berdasarkan feeling atau pendekatan tambal sulam. Harus benar-benar didasarkan pada data dan kebutuhan nyata di lapangan,” tegasnya.

Kepala JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menyambut baik dimulainya proyek ini sebagai upaya memperkuat tata kelola pertanahan di Indonesia. “Luas wilayah Indonesia yang lima kali lebih besar dari Jepang menunjukkan potensi besar dalam pengembangan pertanahan strategis,” ujarnya.

Ia juga berharap proyek LANDLAB dapat mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD). “Kolaborasi erat antar pemangku kepentingan sangat penting. Kami sangat terbuka terhadap masukan dari seluruh instansi terkait,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga baik secara langsung maupun daring, di antaranya: Kemenko Perekonomian, Kemenko Pembangunan Kewilayahan, Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Kalimantan Timur, dan PT MRT Jakarta.

Menteri Nusron turut didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.