Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Maluku Utara, Soleman Patras. Foto: Muhammad Ilham Yahya/cermat
Bawaslu Maluku Utara hingga kini belum menerima laporan sengketa proses usai penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU.
Hal itu disampaikan Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Maluku Utara, Soleman Patras, kepada cermat, Rabu, 30 Agustus 2023.
Soleman menyebut bahwa secara umum untuk pengajuan sengketa kepada pihaknya sampai saat ini hasilnya masih nihil.
“Jadi dari 16 Parpol itu nihil tidak ada sengketa proses yang dimasukkan ke Bawaslu Provinsi,” terang Soleman.
Adapun pengajuan sengketa di 10 kabupaten/kota wilayah Provinsi Malut juga nihil, “semuanya kosong tidak ada pengajuan sengketa,” tegas Soleman.
Kendati demikian, menurut dia, ada tanggapan masyarakat yang dilayangkan kepada bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
“Memang dalam posisi ini untuk tanggapan masyarakat masih ada ruang, karena sesuai dengan tahapan KPU secara berjenjang baik itu KPU provinsi maupun kabupaten/kota akan memanggil pimpinan Parpol untuk melakukan klarifikasi dan sekaligus melakukan perbaikan,” pungkasnya.
——
Penulis: Muhammad Ilham Yahya
Editor: Rian Hidayat Husni
Penggunaan pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Maluku Utara terus berkembang.…
Seorang pemuda asal Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, dilaporkan hilang…
Pemerintah pusat mengucurkan dana Rp397,8 miliar kepada Maluku Utara pada 2026. Dana yang bersumber dari…
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate menggandeng Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Maluku…
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, mulai mengantisipasi ancaman kemarau panjang atau El Nino yang…
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara menyatakan tidak menemukan unsur tindak pidana dalam…