Categories: News

Dikritik Karena Story WA, Ketua DPRD Morotai Sampaikan Permintaan Maaf

Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Rizki, menyampaikan permintaan maaf atas postingannya di facebook dan WhatsApp story yang dinilai menyinggung molornya pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.

“Mungkin di satu sisi saya ada salah, kemudian kita tidak bisa membanding-bandingkan lagi. Mungkin kita salah di situ. Dan status ini sudah hilang karena sudah di-take down. Saya salah jadi permintaan maaf dari ketua dewan,” kata Rizki kepada wartawan, Rabu, 11 Desember 2024.

.[irp]

Sebelumnya, politisi PDI-P itu menuliskan bahwa keterlambatan pembayaran TPP ASN di Pulau Morotai tak sebanding dengan kabupaten lainnya.

“Morotai masih bagus ya… blom bayar 4 bulan di bandingkan tetangga yg so beberapa tahun tra bayar,” tulis Rizki dalam status WhatsApp.

Ia juga mengunggah postingan facebook bertuliskan “Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Morotai masuk 4 bulan blom terbayarkan sedangkan tetangga (Kabupaten Halut) sudah beberapa tahun belum…. Morotai masih jauh lebih baik.”

Sejumlah ASN menilai unggahan Ketua DPRD Morotai tersebut tak mencerminkan Marwah lembaga yang dipimpinnya.

[irp]

“Sebagai ketua DPRD seharusnya mampu memberikan edukasi bukan malah membuat pernyataan berbentuk tulisan sembarangan. Yang justru merugikan rakyat Morotai terutama ASN, apalagi melekat jabatannya sebagai ketua DPRD,” ucap seorang ASN yang enggan namanya disebutkan.

“ASN di Morotai ini sudah menderita bertahun-tahun, ada ASN yang tidak dibayar tunjangannya selama satu periode pemerintahan. Coba dicek, kalau di Halut mungkin baru beberapa tahun ini, tapi kan kegiatan dan anggaran jelas walaupun tunjangannya tidak diberikan,” tambahnya, mengakhiri.

[irp]


Penulis: Aswan Kharie

Editor: Rian Hidayat

redaksi

Recent Posts

Temui Anggota Polres Halut, Kapolda Malut Minta Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…

7 jam ago

Sengketa Lahan di Desa Penu, Polres Taliabu Lakukan Upaya Mitigasi

Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…

8 jam ago

Soal Kebijakan Harga Kelapa, Pemda Halmahera Utara Dilaporkan ke KIP

Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…

15 jam ago

Mahasiswa Ternate Protes Penerapan Karcis Pelabuhan Bagi Pejalan Kaki

Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…

1 hari ago

Kadinkes dan Direktur RSUD Morotai Tegaskan Tak Ada Utang Obat Tahun 2025

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad Hi Hasan, bersama Direktur RSUD…

1 hari ago

Percepat Pembangunan Infrastruktur di Taliabu, Pemerintah Bentuk Tim KPBU

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim  dengan mematangkan penerapan skema…

2 hari ago