Disdukcapil Morotai Buka Layanan Adminduk di Morotai Festival 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pulau Morotai, Maluku Utara, akan membuka pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di lokasi Morotai Festival 2026 yang berlangsung pada 26–29 Oktober 2026.

Layanan ini disiapkan untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan di tengah pelaksanaan festival, tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil.

Kepala Disdukcapil Pulau Morotai, Juskar Samsudin, mengatakan pihaknya akan menghadirkan stan pelayanan khusus selama kegiatan berlangsung. Sejumlah kebutuhan administrasi warga dapat diurus melalui fasilitas tersebut.

“Pelayanan yang akan kami buka di lokasi festival meliputi perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan perubahan elemen data kependudukan,” ujar Juskar, Kamis 22 Oktober 2026.

Ia bilang, pembaruan data dalam Kartu Keluarga mencakup beberapa elemen, seperti jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, status perkawinan, hubungan dalam keluarga, hingga tanggal lahir, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kehadiran layanan di ruang publik ini menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Momentum festival dinilai dapat dimanfaatkan warga untuk menyelesaikan pengurusan dokumen yang belum dimiliki maupun informasi kependudukan yang perlu diperbarui.

“Untuk mendukung kemudahan akses, stan Disdukcapil direncanakan beroperasi mulai pagi hingga malam hari selama empat hari pelaksanaan festival,” jelasnya.

Meski menghadirkan pelayanan di lokasi acara, kata Juskar, Disdukcapil Morotai tetap menjalankan pelayanan rutin di kantor seperti biasanya.

“Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut diimbau menyiapkan dokumen persyaratan sesuai jenis layanan yang dibutuhkan agar proses pengurusan berjalan lancar.,” ujarnya.

Melalui pelayanan ini, ia berharap Morotai Festival 2026 tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kegiatan masyarakat, tetapi juga kesempatan untuk memperluas akses terhadap layanan administrasi kependudukan.