Kadis DP3AKB Halut, Idham Noh. Foto: Agus
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menargetkan Halmahera Utara meraih predikat Kota Layak Anak Kategori pratama pada tahun 2024.
“Kita targetkan pada bulan Juni nanti semua klaster sudah disiapkan untuk menjadikan Halut sebagai kota layak anak kategori Pratama,” ujar Kadis DP3AKB Idham Noh, Senin, 27 Mei 2024.
Untuk mencapai itu, kata Idham, perlu dilakukan kerja sama semua stakeholder. Dimana, Dinas Pendidikan berfokus mewujudkan sekolah ramah anak di semua sekolah, lalu Dinas Kesehatan akan berfokus mewujudkan semua Puskesmas ramah anak di Kota Halut. Demikian juga dengan SKPD lainnya, yang punya andil masing-masing dalam mewujudkan Kota Layak Anak.
Idham menambahkan, satu wilayah bisa disebut sebagai kota layak anak itu, dilihat dari jumlah anak mendapatkan layanan pendidikan, jumlah anak yang mendapatkan layanan kesehatan. Termasuk anak yang mendapatkan layanan hukum dan lainnya yang menjadi klaster kota layak anak.
“Jika jumlah klaster itu terpenuhi maka Halut ditargetkan masuk kota layak anak kategori Pratama,” katanya.
Idham mengaku, tahun 2025 nanti DP3AKB sudah bisa menggunakan gedung perlindungan anak dan perempuan. Bahkan kemungkinan dalam waktu dekat gedung tersebut sudah diresmikan.
“Jadi di tahun 2025 nanti gedung layanan anak dan perempuan sudah bisa digunakan, termasuk gedung layak anak,” tandasnya.
—-
Penulis: Agus Salim Abas
Editor: Ghalim Umabaihi
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menjerat mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, dengan pasal berlapis…
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, menggelar serangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara…
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, usai menjalani…
Fenomena kemunculan ular piton raksasa di kawasan permukiman hingga menyerang warga saat berangkat ke kebun…
Tim penyidik Subdit V Siber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara mengungkap…
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula menuntut tiga terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran…