Gamhas Beberkan Krisis Air Bersih di Ternate yang Luput di Mata Pemerintah

Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) Maluku Utara kembali menyuarakan protes terhadap krisis air bersih yang melanda sejumlah kelurahan di Kota Ternate.

Gamhas menilai Pemerintah Kota Ternate abai menangani masalah air bersih yang lazim dikeluhkan warga.

Mereka pun berunjuk rasa meminta Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman segera menyelesaikan masalah air bersih di sejumlah kelurahan.

M Rizal Koordinator Lapangan menyebutkan, masih terdapat masalah air bersih di sejumlah kelurahan yakni Foramadiahi RT 03, 04, 05, 06, Sasa RT 01, Kalumata RT 19/RW 06, Jerbus RT 04, 05, 06, Akeboca RT 13/RW 05, Tubo RT 08).

“Misalnya, di kelurahan Foramadiahi, masyarakat dituntut membayar air setiap bulan, sementara distribusi air tidak tepat sasaran (dalam satu Minggu hanya 3 kali jalan), itu pun tidak 24 jam,” ucapnya Rizal, saat unjuk rasa didepan Kantor Wali Kota Ternate, Rabu, 8 Oktober 2023.

“Kemudian di lingkungan Jerbus, kelurahan Tanah Tinggi Barat dan Akeboca punya kendala yang sama, yakni distribusi air yang tidak merata, kadang air hanya jalan 2-3 jam untuk Jerbus, kemudian Akeboca jalannya di waktu malam, hanya 3-4 hari dalam satu Minggu,” jelasnya.

Ia menambahkan, ada tiga kelurahan sangat mirip menikmati air, sebab tidak ada jalur pipa air untuk akses air bersih, sehingga masyarakat terpaksa membeli air profil untuk kebutuhan sehari-hari.

“Misalnya di Kelurahan Sasa RT 01, Kalumata RT 19/RW 06, Tubo RT 08, masyarakat harus mengeluarkan uang senilai Rp 60.000-75.000 setiap Minggu untuk beli air, yang pemakaiannya hanya berkisar 3 hari,” ungkapnya.

Sementara di kelurahan Sasa RT 01, pihak PAM Ake Gaale pernah berjanji untuk segera mengadakan jalur pipa air pada akhir tahun 2021, namun

Tak kunjung dilakukan. Akibatnya, masyarakat kewalahan karna pengeluaran yang semakin besar jika dihitung sekalian dengan kebutuhan makan, listrik dll.

“Di Kalumata, pernah ada pengajuan masyarakat soal saluran pipa air ke PAM Ake Gale, namun syaratnya, masyarakat harus membayar dikisaran Rp 1 juta sampai Rp 2 juta untuk akses air,” jelasnya.

Ia menilai, Pemkot dan Perumda Ake Gaale mengabaikan tuntutan warga dan lebih memprioritaskan distribusi air bersih ke hotel dan restoran besar.

Kemudian, ada janji yang disampaikan Dirut Pemuda Ake Gaale soal pengadaan sumur bor di Kelurahan Fitu, RT 03, sementara di RT yang lain masyarakat bahkan tidak tahu soal pengadaan sumur bor tersebut.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Ternate untuk secara bersama mendesak pihak Pemkot dan Perumda Ake Gaale agar serius menyelesaikan masalah air bersih di sejumlah kelurahan yang telah di sebutkan,” pungkasnya. (RLS).

——

Editor: Rian Hidayat Husni