Sidang putusan kasus kriminalisasi masyarakat adat Maba Sangaji di Pengadilan Negeri Soasio Tidore. Foto: Tim cermat
Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan, menjatuhkan vonis bersalah kepada 11 masyarakat adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis, 16 Oktober 2025.
Sebelas warga yang dikenal sebagai pejuang lingkungan ini divonis dengan hukuman penjara yang seragam, yakni 5 bulan 8 hari, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Halmahera Timur yang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan pidana bervariasi antara 4 hingga 7 bulan penjara.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan PT Position, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Vonis ini juga menyebutkan, masa hukuman dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan. Selain pidana kurungan, masing-masing terdakwa juga dikenai denda sebesar Rp5.000 subsider 2 bulan kurungan.
Suara dari Warga: “Putusan Ini Menghancurkan Masa Depan”
Alauddin Salamuddin, salah satu terdakwa, seusai persidangan, menyampaikan kekecewaannya terhadap putusan hakim. Ia menyebut bahwa vonis tersebut menjadi bentuk kehancuran bagi masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
“Putusan hari ini akan membunuh kami secara perlahan. Anak-cucu kami tidak lagi memiliki harapan. Masa depan kami hancur karena tambang,” ujar Alauddin dengan nada emosional.
Ia juga mengkritik negara yang dinilainya belum berpihak pada perjuangan rakyat dalam mempertahankan ruang hidup.
“Kami berjuang demi air yang kami minum, demi kebun yang rusak, demi sagu yang tak bisa tumbuh tanpa air bersih. Tapi kami justru dikriminalisasi,” teriaknya.
Daftar 11 Warga Maba Sangaji yang Divonis Hakim
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memberikan arahan khusus kepada seluruh personel Polres Halmahera…
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara, fokus melakukan penanganan sengketa lahan antara masyarakat dan pihak PT…
Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, berujung sengketa…
Pemberlakuan karcis masuk bagi pejalan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, menuai…
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad Hi Hasan, bersama Direktur RSUD…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan pembentukan tim dengan mematangkan penerapan skema…