Hentikan Nobar Film Pesta Babi, Dandim Ternate: Jangan Sampai Dipolitisir

Komandan Distrik Militer (Dandim) 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, menyampaikan alasan penghentian pemutaran film dokumenter Pesta Babi di kawasan Benteng Oranje, Ternate, Jumat malam, 8 Mei 2026, karena dinilai berpotensi memicu polemik di tengah situasi sosial yang sensitif di Maluku Utara.

Menurutnya, aparat memantau kegiatan tersebut setelah melihat informasi yang beredar di media sosial. Ia mengatakan banyak penolakan muncul dari masyarakat karena judul dan isi film dianggap bersifat provokatif.

“Ini bukan pendapat pribadi saya, tetapi kalau tidak percaya akan saya tunjukkan banyak komentar di media sosial yang menilai kegiatan ini provokatif,” kata Jani Setiadi saat mendatangi lokasi pemutaran.

Dirinya menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang kegiatan diskusi yang digelar panitia. Ia mempersilakan diskusi terkait pelestarian lingkungan hidup tetap dilanjutkan karena dinilai membawa hal positif bagi masyarakat.

Namun, untuk pemutaran film, pihaknya meminta agar kegiatan tersebut dihentikan guna menghindari potensi politisasi di kemudian hari.

“Kami mengharapkan kegiatan diskusi tetap berjalan, tetapi untuk pemutaran film saya minta tolong dihentikan agar tidak dijadikan bahan dipolitisir kemudian hari,” ujarnya.

Jani juga menilai kondisi Maluku Utara saat ini cukup sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan SARA sehingga semua pihak diminta menjaga situasi tetap aman dan kondusif, khususnya di Kota Ternate.

“Mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas di Maluku Utara, khususnya di Ternate. Kami sebagai aparat memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan stabilitas wilayah,” katanya.

Mulanya, kegiatan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate dan SIEJ Simpul Maluku Utara tersebut dimaksudkan sebagai ruang pemutaran film dan diskusi isu lingkungan seperti halnya yang terjadi di Halnahera. Namun, sejak acara dimulai, aparat TNI disebut sudah lebih dulu mendokumentasikan kegiatan tersebut.

AJI Ternate mengecam tindakan pembubaran nobar dan diskusi ini karena dinilai mengabaikan hak kebebasan berekspresi di riang publik.