Kelapa LPP Kelas III Ternate saat diwawancarai awak media. Foto: Samsul L
Kepemimpinan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Ternate, Maluku Utara, resmi berganti. Jabatan Kepala LPP kini dipegang oleh Agustina, menggantikan pejabat sebelumnya, Nona Ahmad. Serah terima jabatan (sertijab) digelar pada Selasa, 3 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Agustina menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan di lingkungan LPP, khususnya dalam mencegah peredaran barang-barang terlarang seperti narkoba dan telepon genggam.
“Kami telah melakukan deklarasi anti narkoba dan anti-handphone, dan ini akan menjadi fokus utama dalam kepemimpinan saya,” ujar Agustina.
Ia menyatakan, seluruh petugas telah sepakat untuk menjalankan pengawasan ketat demi mencegah masuknya barang terlarang ke dalam lingkungan LPP. Pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh dan berlapis.
“Jika ada oknum petugas yang kedapatan mencoba meloloskan barang terlarang untuk digunakan oleh warga binaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga berat,” tegasnya.
Selain peningkatan pengawasan, Agustina juga berkomitmen untuk menjalankan 13 program akselerasi pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS) Maluku Utara, Said Mahdar.
“Untuk memajukan lembaga ini, kami akan mendorong pelaksanaan 13 program, termasuk pengembangan UMKM dan ketahanan pangan bagi warga binaan,” pungkasnya.
Upaya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ake Gaale akhirnya berbuah hasil—mengakhiri krisis air bersih selama 20…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, akan meninjau lima lokasi penambangan pasir dan batuan…
Kawasan wisata Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, resmi menjadi Kawasan Siap QRIS. Bank Indonesia (BI) Maluku…
Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…