Pjs Bupati Halmahera Selatan, Kadri Laetje. Foto: Safri/cermat
Kadri Laetje resmi melaksanakan tugasnya sebagai penjabat sementara atau Pjs Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, pada Kamis, 26 September 2024.
Kadri mengaku bakal mengawali kepemimpinannya dengan melakukan penataan birokrasi dan manajemen pemerintahan guna memperkuat tata kelola birokrasi secara profesional.
Kadri bilang langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara baik agar program pembangunan di Halmahera Selatan berjalan baik seperti yang diharapkan masyarakat.
“Saya berkeinginan Halmahera Selatan lebih maju dan berkembang dari semua aspek, jadi kita mulai dari penataan birokrasi,” ujarnya.
Di hadapan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kadri menegaskan pentingnya reformasi birokrasi guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan profesional.
“Saya berharap kita semua harus mampu mendorong percepatan program-program strategis di Kabupaten Halmahera Selatan termasuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucap dia.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pihaknya akan memaksimalkan penataan birokrasi yang lebih baik dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi pemerintahan.
“Saya tegaskan bahwa penempatan aparatur sipil negara (ASN) akan dilakukan berdasarkan kompetensi dan profesionalitas demi meningkatkan kinerja di semua sektor pemerintahan,” tegas Kadri
Dalam kesempatan itu, Kadri turut menekankan pentingnya netralitas ASN dalam menghadapi pemilihan kepala daerah mendatang.
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Pulau Taliabu, Maluku Utara, mendapat perhatian serius. Kobaran…
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, Maluku Utara, membuka pendampingan bagi kelompok nelayan, Kelompok…
Nama AKP Joy Ananda Putra Sianipar, S.I.K., kini cukup dikenal dalam penanganan kasus tindak pidana…
Niat memasang baliho untuk menyambut kunjungan Kapolda Maluku Utara berujung petaka. Samuel Lagau (60), warga…
Komitmen PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dalam mendukung aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana kembali mendapat…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Perhimpunan Pembela Masyarakat…