Kantor Dinas Pertanian Halmahera Utara. Foto: Samsul L
Tim penyelidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara, Maluku Utara, dalam waktu dekat akan memeriksa sejumlah pejabat Dinas Pertanian (Distan) setempat terkait dugaan korupsi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.
Pemeriksaan terhadap para pejabat ini dilakukan setelah sebelumnya sekitar 30 orang saksi dari kelompok tani telah dimintai keterangan. Saat ini, tim penyuluh dan pihak distributor dijadwalkan untuk diperiksa, disusul oleh sejumlah pejabat Dinas Pertanian.
Kasi Pidsus Kejari Halmahera Utara, Leonardus Yakadewa, membenarkan bahwa pemeriksaan saksi-saksi terus berjalan dan beberapa lainnya telah dijadwalkan.
“Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan, sementara beberapa lainnya masih menunggu jadwal,” ujar Leonardus, yang akrab disapa Lion, Kamis, 17 Juli 2025.
Ia menambahkan, pemeriksaan awal akan difokuskan pada tim penyuluh dan pihak distributor. Setelah itu, pemeriksaan akan dilanjutkan terhadap Kepala Dinas Pertanian serta para kepala bidang (kabid).
“Setelah penyuluh dan distributor, barulah Kadis Pertanian dan Kabid-Kabid yang akan diperiksa,” jelasnya.
Lion menegaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengungkap secara terang kasus dugaan korupsi tersebut. Ia memastikan, siapa pun yang terlibat tidak akan lolos dari jerat hukum.
“Siapa pun yang terbukti terlibat akan kami proses sesuai hukum. Tidak ada yang akan dilindungi,” tegasnya.
Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) sebanyak 20 paket Sembilan Bahan Pokok…
Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Jalan Villa Dukono, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten…
Rumah Literia bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Ternate menggelar kelas menulis puisi bertajuk “Merangkai…
Sejumlah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA) menggelar demonstrasi di depan kampusnya, pada Selasa,…
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, berencana memindahkan aktivitas penyeberangan dari Dermaga Taman Kota Daruba…
Yayasan Sosial Ekologi Maluku Utara (Salawaku) meminta Polda Maluku Utara tidak menyudutkan suku nomaden yang…