Lahan Bandara Bobong, Pemda Taliabu: Menunggu Apraisal

Kepala Disperkimtan dan Dishub Pulau Taliabu, Maluku Utara saat diwawancarai para wartawan. Foto: Kominfo/cermat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, resmi melakukan Penetapan Lokasi (Penlok) Bandar Udara (Bandara) Bobong di dusun Dufo, Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat. Sisanya, tinggal menunggu proses Appraisal atau proses penaksiran nilai atau harga pasar suatu bidang tanah oleh tenaga penilai profesional.

Penlok tersebut dihadiri Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, Para Asisten I, II, dan III, Kepala Bapperida, Kamirudin, Kadis Perhubungan, Martono, Kepala DPKP dan Pertanahan, Sarifudin Soamole, serta TNI – Polri dan 50 pemilik lahan di wilayah setempat.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pulau Taliabu, Sarifudin Soamole mengatakan bahwa tahapan Penlok Bandara Bobong telah rampung dan tahapan selanjutnya akan disampaikan ke Appraisal.

“Kami akan menyurati Appraisal agar mereka datang menilai lahan yang telah diukur oleh Pertanahan. Ininya, tahapannya tinggal menunggu Appraisal,” kata Sarifudin kepada cermat, Kamis, 12 November 2026.

Ia bilang, usai Appraisal menghitung dan menilai lahan yang telah diukur oleh Pertanahan, Pemkab Pulau Taliabu langsung membayar lahan masyarakat serta melakukan pembebasan lahan bandara.

“Pembebasan lahan Bandara sebanyak 71 bidang akan dilakukan pembayaran pada tahun depan di 2027. Insyaa Allah, pada minggu depan, kami akan datangkan mendatangkan Appraisal,” jelasnya.

Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Pulau Taliabu, Martono mengatakan bahwa dokumen Penlok akan dilaporkan ke Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

“Tahapan Penlok sudah selesai dan dokumen Penlok dilaporkan ke Gubernur Malut. Kemudian, pengurusannya ke Appraisal,” kata Kadishub Pulau Taliabu, Martono.

Ia menargetkan bahwa penyerahan lahan Bandara diselesaikan pada 2028 mendatang usai disetujui oleh Pemkab Pulau Taliabu, dan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut.

“Kalau untuk kliring itu, perencanaan kami di Dinshub Pulau Taliabu itu kalau disetujui, maka target kami di tahun 2027 ini. Saya sudah usulkan untuk kliringnya. Intinya, administrasinya kita penuhi dulu, termasuk lahan. Kalau administrasinya sudah terpenuhi maka kita ajukan lagi ke Kementerian Perhubungan,” tutupnya.
___
Penulis: La Ode Hizrat Kasim

redaksi