Masa aksi saat berada di depan Kantor Kejati Maluku Utara. Foto: Samsul L
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara didesak segera melakukan penyelidikan dugaan korupsi proyek jalan multiyears di Kabupaten Halmahera Utara.
Proyek multiyears itu diketahui merupakan pekerjaan pembangunan jalan segmen III yang dikerjakan oleh PT. Ikhlas Bangun Sarana, dengan anggaran 67.1 miliyar.
Desakan untuk mengusut proyek tersebut datang melalui unjuk rasa yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan Komite Pemuda Anti Korupsi Maluku Utara (KAPAK-MALUT) di depan Kantor Kejaksaan Tinggi, pada Kamis, 30 Januari 2025.
Kasus ini sebelumnya telah disuarakan Asosiasi Mahasiswa Pemuda Pelajar Tobelo, Galela, Malifut, Morotai, Loloda, Kao (AMPP Togammoloka) Maluku Utara, dengan tuntutan yang sama, jaksa segara melakukan penyelidikan masalah ini.
Kordinator Aksi, Muhlas Ibrahim setelah melakukan unjuk rasa kepada awak media mengatakan, kehadirannya kali ini untuk mendesak Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati segera membentuk tim dan melakukan penyelidikan dugaan korupsi ini.
“Kami mendesak Kejati Maluku Utara segera membuka kembali kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan jalan trans Galela-Loloda pada Segmen III Ruas Desa Ngajam-Apulea dengan volume 21,5 kilometer senilai Rp. 67.1 miliyar yang dikerjakan oleh PT. IBS,” tegasnya.
Proyek ini, tambah Muhlas, sejak dikerjakan hingga kini tak kunjung selesai. “Padahal anggaran yang dikucurkan tak sedikit, tapi masyarakat tak bisa menikmati hasilnya,” tandas Muhlas.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga ketika dikonformasi cermat soal tuntutan para pendemo, belum merespons hingga berita ini dipublish.
Upaya Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ake Gaale akhirnya berbuah hasil—mengakhiri krisis air bersih selama 20…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, akan meninjau lima lokasi penambangan pasir dan batuan…
Kawasan wisata Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, resmi menjadi Kawasan Siap QRIS. Bank Indonesia (BI) Maluku…
Partai Gerindra menyatakan mematuhi keputusan badan kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate terkait pemberhentian Nurjaya Hi…
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengklaim angka kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 5,59 persen mengalami…